JAKARTA | TD – Pengadaan utang oleh Pemerintah RI pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17,39 triliun, sehingga total utang Indonesia menjadi Rp7.879 triliun.
Meskipun begitu, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan pengadaan utang tersebut telah dilakukan dengan hati-hati. Yaitu dengan mengingat kondisi pasar dan kas pemerintah yang cukup tinggi. Ini dikatakannya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada hari Senin, 8 Mei 2023.
“Pengadaan utang tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan pengadaan utang pada kuartal pertama 2023 tersebut masih dalam ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga pembiayaan utang, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan pinjaman, semuanya memang telah direncanakan.
Sri Mulyani juga dengan tenang menjelaskan bahwa di tengah perekonomian global dengan tekanan inflasi yang cukup tinggi dan suku bunga di negara maju terus naik saat ini, tentu mempengaruhi kondisi negara berkembang. Tetapi pembiayaan negara hingga Mei nanti sudah dipastikan akan tercukupi.
Sri Mulyani juga menerangkan fungsi APBN sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional pun berjalan optimal. Ia mengatakan pengelolaan dana APBN telah dilakukan dengan hati-hati dan konservatif. APBN sangat penting untuk menciptakan ruang ekonomi, atau disebut shock absorber bagi gejolak ekonomi.
Bahkan fungsi shock absorber APBN tersebut harus terus diaktifkan meski harga-harga komoditas masih terkendali.
“Meskipun komoditas dalam tren moderasi, kita tetap antisipasi lewat APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)