Politik Beras: Mengapa Harga Beras Menentukan Stabilitas Politik Indonesia
Ilustrasi dibuat dengan rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)OPINI | TD — Beras bukan sekadar bahan makanan—ia adalah jantung dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagian besar rumah tangga menggantungkan makanannya pada nasi, dan ketika harga beras naik, bukan hanya perut yang kelaparan, tapi juga rasa aman dan kepercayaan publik ikut terguncang.
Fenomena ini saya sebut sebagai politik beras: bagaimana harga dan ketersediaan beras dapat menjadi indikator sekaligus penggerak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tidak peduli latar belakang politik, semua sepakat bahwa beras adalah kebutuhan pokok yang mutlak. Ketika harga beras meroket, keresahan warga bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi menjadi tekanan politik yang nyata dan berbahaya.
Beras: Simbol Kestabilan dan Rasa Aman
Ungkapan “belum makan kalau belum makan nasi” bukan sekadar budaya, tapi refleksi kuat betapa beras sudah menjadi simbol rasa aman masyarakat. Ketika harga beras stabil, rakyat merasa tenang, yakin pemerintah bisa menjaga kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, kenaikan harga beras langsung memicu keresahan bahkan sebelum dampak ekonomi terasa nyata.
Ini mengapa stabilitas harga beras adalah salah satu tolok ukur utama bagi legitimasi pemerintah. Kegagalan mengelola beras berarti kegagalan menjaga ketenangan sosial dan politik.
Faktor Penyebab Kenaikan Harga Beras
Kenaikan harga beras bukan tanpa sebab. Ada tiga faktor utama yang saling berinteraksi dan sering kali sulit diatasi:
- Faktor alam: banjir, kekeringan, dan perubahan iklim mengancam hasil panen dan ketersediaan beras di pasar.
- Masalah distribusi: beras terkadang tidak sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan tepat waktu atau malah terkonsentrasi di wilayah tertentu, menciptakan kelangkaan lokal.
- Manipulasi pasar: oknum pedagang besar yang menahan stok beras demi keuntungan pribadi turut menaikkan harga secara tidak wajar.
Ketiga faktor ini berpadu di pasar dan membuat harga beras meroket, sementara rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya.
Dampak Kenaikan Harga Beras: Dari Ekonomi ke Politik
Dari sisi ekonomi, kenaikan harga beras langsung membebani rumah tangga, khususnya keluarga miskin yang harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain demi bertahan hidup. Namun masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar keuangan.
Secara politik, masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan negara mengendalikan kebutuhan pokok mereka. Pertanyaan sederhana seperti, “Apakah pemerintah bisa menjaga harga beras agar tetap terjangkau?” bisa menjadi bom waktu bagi legitimasi penguasa.
Oposisi politik pun tak segan memanfaatkan isu ini untuk mengkritik bahkan memprovokasi, sehingga harga beras yang naik bisa menjadi pemicu demonstrasi dan ketidakstabilan sosial. Ini bukan isu kecil—politik beras adalah pintu masuk krisis politik.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Pemerintah sering merespons kenaikan harga beras dengan operasi pasar atau impor. Memang, langkah ini bisa meredam lonjakan harga dalam waktu singkat. Namun, cara ini ibarat menambal ban bocor tanpa mengganti bannya: hanya solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Solusi yang benar-benar efektif harus fokus pada kebijakan jangka panjang, seperti:
- Memperkuat petani: dengan subsidi pupuk tepat sasaran dan akses teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas.
- Memperbaiki distribusi: membangun sistem distribusi beras yang adil dan transparan agar tidak dikuasai oleh segelintir pedagang besar.
- Menjaga cadangan beras nasional: sebagai buffer yang siap digunakan saat harga mulai naik.
Dengan cara ini, negara tidak hanya menanggulangi gejolak harga sesaat, tapi juga menjaga kestabilan pangan secara berkelanjutan.
Kesimpulan: Politik Beras Adalah Politik Rakyat
Politik beras bukan sekadar soal naik turunnya harga di pasar. Ini soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan seberapa jauh negara hadir menjaga kebutuhan dasar warganya. Kegagalan menjaga harga beras bisa mengguncang stabilitas sosial dan politik, sementara keberhasilan menjaga kestabilan beras membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Oleh karena itu, politik beras harus menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius. Pemerintah tidak boleh terjebak pada solusi cepat dan sementara. Harus ada keberanian membangun sistem yang kokoh, melibatkan petani, pedagang, dan masyarakat secara adil.
Pada akhirnya, kestabilan dapur rakyat adalah fondasi utama kestabilan negara. Jika rakyat lapar dan resah, maka politik pun akan goyah.
Penulis: Rangga Hasan Alhamdi Harahap, Mahasiswa Semester 1 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNTIRTA. (*)
