MUI Desak Kasus Penyadapan Mantan Kapolri Diusut Tuntas, Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 12:08 130 Nazwa

JAKARTA | TD — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri. Pengusutan harus dilakukan secara transparan, objektif, independen, dan tanpa tebang pilih agar tidak ada pihak yang kebal hukum.

Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis pada Selasa (17/11).

Dalam pandangan keagamaan tersebut, MUI menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan tindakan tersebut apabila terbukti.

MUI juga menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, serta lembaga berwenang lainnya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum.

Penegakan hukum, menurut MUI, harus berlandaskan etika dan moral sebagai implementasi supremasi hukum serta kedaulatan negara hukum.

Selain menyoroti kasus penyadapan, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moral, integritas, dan keteladanan sebagai landasan dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Prinsip tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta penegakan hukum secara bertanggung jawab.

MUI juga menilai perlu adanya transformasi nasional melalui perbaikan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan negara yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, dan tegaknya supremasi hukum.

MUI Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Dalam dokumen tersebut, MUI mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

MUI mendorong penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan melalui musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan.

Pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat juga diminta mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai fondasi persatuan nasional.

Seruan tersebut disampaikan di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global yang membutuhkan solidaritas serta kerja sama seluruh elemen bangsa.

MUI Tolak Dominasi Oligarki

MUI turut menyatakan penolakan terhadap segala bentuk dominasi oligarki yang dinilai mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Menurut MUI, negara harus mandiri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi serta memastikan kekayaan bangsa dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok elite atau pemodal.

Pandangan keagamaan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam dokumen yang sama, MUI menegaskan kembali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

MUI juga mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan keadilan sosial turut menjadi perhatian.

Selain itu, MUI mendesak pencegahan berbagai praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara, termasuk underpricing atau penetapan nilai di bawah harga yang semestinya.

Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menghilangkan hak rakyat atas kekayaan nasional. (Rls/Aat SS)

LAINNYA