Melacak Akar Kemiskinan: Ketimpangan Struktur Sosial dan Ekonomi di Indonesia
Ketimpangan ekonomi dan distribusi kekuasaan yang tidak merata memperkuat kemiskinan struktural di Indonesia. (Foto: Freepik)OPINI | TD — Kemiskinan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Akar kemiskinan struktural dapat ditelusuri sejak masa kolonial, berlanjut hingga periode setelah kemerdekaan. Kemiskinan ini tidak hanya sekadar persoalan individu, melainkan akibat ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang.
Ketimpangan dalam kepemilikan lahan, dominasi modal dan politik oleh kelompok kaya, serta distribusi kekayaan dan fasilitas sosial yang tidak merata merupakan faktor utama yang memperkuat kemiskinan. Akibatnya, orang miskin sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan prospek ekonomi yang lebih baik.
Warisan kolonial, kegagalan reformasi agraria, serta kebijakan yang bias semakin memperparah kondisi ini. Kemiskinan pun bersifat struktural, yakni lahir dari sistem sosial-ekonomi yang kaku, bukan sekadar kelemahan individu. Pendekatan ilmu politik membantu menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan, kebijakan publik, serta mekanisme politik yang justru kerap melanggengkan ketimpangan.
1. Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program-program ini membantu masyarakat miskin memperoleh akses pendidikan dan layanan dasar.
Namun, efektivitasnya sering terkendala oleh koordinasi antarlembaga, birokrasi yang rumit, dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan daerah untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Meski demikian, tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar ketidaksetaraan, program-program ini berisiko hanya menjadi solusi sementara.
2. Distribusi Kekuasaan dan Ketimpangan Struktural
Ketimpangan ekonomi erat kaitannya dengan distribusi kekuasaan. Elit politik dan ekonomi yang menguasai sumber daya cenderung mempertahankan status quo. Dalam sistem politik yang kurang inklusif, suara masyarakat miskin sulit masuk ke arena pengambilan keputusan.
Kebijakan publik pun lebih sering mencerminkan kepentingan elit ketimbang kebutuhan rakyat kecil. Siklus kemiskinan kemudian berulang: ketidaksetaraan ekonomi memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan, dan sebaliknya.
3. Mekanisme Politik dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat miskin dalam politik sangat penting untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, sistem yang ada justru membatasi ruang tersebut. Hambatan berupa minimnya akses informasi, praktik patronase, hingga aturan politik yang diskriminatif membuat suara kaum miskin sering teredam.
Meskipun demokrasi secara formal ada, substansinya belum sepenuhnya inklusif. Reformasi politik diperlukan agar kaum miskin tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif dalam menentukan kebijakan. Hal ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, pendidikan politik, literasi sosial, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
4. Apakah Indonesia Siap Melakukan Perubahan?
Data BPS Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Meski menunjukkan kemajuan, kesenjangan antara kota dan desa masih tajam: kemiskinan pedesaan 11,03%, jauh di atas perkotaan 6,73%.
Artinya, meskipun ada perbaikan, ketidaksetaraan struktural masih membelenggu. Kepemilikan lahan yang terkonsentrasi, minimnya akses pendidikan, serta pekerjaan informal tanpa perlindungan sosial menunjukkan bahwa fondasi sosial-ekonomi kita masih timpang.
Transformasi ke depan membutuhkan keberanian politik untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil, melibatkan kelompok miskin dalam pengambilan keputusan, dan menata ulang sistem ekonomi agar lebih inklusif. Tanpa langkah radikal tersebut, kemiskinan hanya akan “turun angka” di statistik, tetapi tetap diwariskan lintas generasi.
Kesimpulan
Kemiskinan di Indonesia bersifat struktural—lahir dari ketidakadilan sistematis dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Warisan kolonial, kegagalan reformasi agraria, serta dominasi elit politik-ekonomi membuat siklus ini sulit diputus.
Program bantuan sosial memang penting, tetapi tidak cukup jika akar masalah tidak disentuh. Perubahan mendasar diperlukan: distribusi sumber daya yang adil, partisipasi politik yang inklusif, literasi masyarakat yang kuat, serta sistem ekonomi yang menyejahterakan bukan hanya segelintir orang.
Kemiskinan hanya bisa benar-benar diatasi jika Indonesia berani melampaui retorika, melakukan reformasi struktural, dan menjadikan kaum miskin bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek perubahan sosial.
Penulis: Azzahra Fajriani, Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)
Pos terkait
