LGBTQ: Undang-Undang dan Kebrutalan ‘Radikal’ Rusia Pada Para Penggiat Disorientasi Seksual
Pembatasan yang diberlakukan Rusia terhadap kaum LGBTQ banyak disorot setelah pengesahan UU larangan operasi ganti kelamin. (Foto: Pixabay)TANGERANG | TD – Salah satu negara yang terkenal radikal dalam memerangi keberadaan kaum LGBTQ adalah Rusia. Hal tersebut terlebih tampak setelah Rusia mengeluarkan UU yang melarang operasi ganti kelamin pada 14 Juli 2023 lalu.
Langkah Rusia untuk mengantisipasi perkembangan LGBTQ sebenarnya telah dimulai sejak dahulu. Dimulai sejak 1832, dalam Undang-Undang militer terdapat pasal yang mengkriminalisasi hubungan antar pria dengan hukuman pengasingan ke Siberia.
Namun, di bawah pengaturan rezim Bolshevik, pada 1922, Rusia mendekriminalisasi hubungan sejenis tersebut.
Aturan tersebut berbalik pada 1933, pemerintah Rusia di bawah Stalin kemudian menetapkan hubungan homoseksualitas sebagai kejahatan melalui Undang-Undang.
Pengamat dari Barat mengatakan, sejak diberlakukannya hukuman penjara bagi para pelaku homoseksualitas, angka narapidana dari sektor ini tercatat berkisar 800 hingga 1000 orang setiap tahunnya.
Namun, dikutip dari Wikipedia, pada tahun 1993 pemerintah Rusia menghapus UU yang mengatur pembatasan tersebut. Baru pada pemerintahan Vladimir Putin, pembatasan terhadap kaum disorientasi seksual tersebut kembali diberlakukan dengan menerbitkan UU yang menekan penyebaran materi promosi homoseksualitas, terutama kepada anak-anak.
Perlindungan terhadap anak rupanya menjadi alasan utama bagi pemerintah Rusia untuk memberantas, atau setidaknya membungkam kegiatan para LGBTQ.
Pembatasan berlanjut pada penangkapan-penangkapan kepada orang-orang yang diidentifikasi sebagai LGBTQ. Bahkan sebuah laporan dari badan HAM PBB pada 13 April 2017 mengutuk aksi pemerintah Rusia yang melancarkan gelombang penyiksaan dan pembunuhan terhadap pria gay di Chechnya. Aksi ini pun disebut sebagai ‘serangan brutal’ terhadap kaum LGBTQ.
Pada tahun lalu, 6 Desember 2022, Pemerintah Rusia kembali meneken peresmian Undang-Undang yang membatasi aktivitas LGBTQ. UU tersebut memberi sinyal merah jika ada warganya yang mempromosikan atau menampakkan secara terang-terangan aktivitas mereka sebagai kaum LGBTQ.
Tidak hanya melarang promosi atau tampilan para pelaku disorientasi seksual LGBTQ, UU ini juga menerapkan denda yang cukup besar untuk para pelaku atau organisasi yang tertangkap tangan melakukan aksi promosi, terutama pedofilia dan perubahan gender.
UU tersebut membuahkan salah satu kritik dari antara para aktivis LGBTQ yang memprotes pengelompokan mereka menjadi satu dengan tindak asusila pedofilia.
UU ini pun mengatur pemblokiran setiap konten atau link di berbagai media yang teridentifikasi menampilkan unsur LGBTQ.
Dan terakhir, pada 14 Juli 2023 lalu, Pemerintah Rusia menambah satu lagi Undang-Undang yang membuat para pelaku disorientasi menjadi semakin tak dapat berkutik. UU larangan operasi ganti kelamin disahkan dengan dalih melindungi warga negara dan anak-anak di negera tersebut.
Dengan UU tersebut, Pemerintah Rusia berusaha mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan, moral konstitusional, dan juga kesehatan masyarakat, terlebih terkait anak-anak.
Pemerintah Rusia mengatakan, selama ini pergantian kelamin sering kali menjadi salah satu alasan penyebab perceraian. Dan dengan diberlakukannya UU tersebut, setiap orang yang berganti kelamin tidak dapat menjadi orang tua asuh atau bekerja sebagai pengasuh anak.
Namun, UU tersebut dapat ditangguhkan melalui pertimbangan komisi medis dari lembaga kesehatan pemerintah Rusia bila operasi penggantian kelamin berkaitan dengan penyakit genetik dan endokrin yang mempengaruhi kelainan diferensiasi seksual pada anak.
Di pihak berseberangan, aktivis LGBTQ Rusia, Danya, mengatakan Undang-Undang dan pengawasan yang semakin ketat dari pemerintah Rusia telah membuat ia tak bisa bekerja. Danya adalah seorang artis panggung yang kerap tampil dalam make up bertema horor.
Dilansir dari BBC, pada tanggal 23 Januari 2023, Danya bahkan berniat meninggalkan Rusia untuk berpindah ke Perancis agar dapat tetap ‘menjadi diri sendiri’.
“Tangan saya terikat. Saya tidak punya pilihan lagi: apakah saya akan meninggalkan Rusia. Atau tinggal di sini, dan menunggu situasi menjadi semakin buruk. Apa yang terjadi sekarang, ini sangat menakutkan,” ungkapnya.
Aktivis LGBTQ lainnya, Piotr Voznesensky, dikutip dari laman yang sama, mengatakan tindakan pemerintahnya membatasi aktivitas para LGBTQ sebenarnya hanyalah pengalihan isu dari kegagalan Rusia dalam perang dan penguasaan ekonomi.
“Perang kalah, ekonomi hancur. Dan pihak berwenang perlu menunjukkan kepada rakyat alasan untuk mempertaruhkan hidup mereka,” ungkapnya. (*)
Pos terkait
