Abraham Sorot Premanisme di Banten, Dukung Langkah Pemrov dan Polda Banten
Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono (kedua dari kiri) pada acara diskusi membahas premanisme di Banten, Rabu, 4 Juni 2025. (Foto: Ist)SERANG | TD – Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten, menyoroti maraknya premanisme yang terjadi di Banten dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Polda Banten untuk memberantasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Abraham dalam Forum Dialog bertema “Aksi Premanisme di Dunia Usaha yang Mengganggu Serapan Tenaga Kerja” yang berlangsung di studio Jawa Pos TV pada Rabu, 4 Juni 2025. Forum ini diadakan menyusul viralnya kasus sejumlah oknum pengurus organisasi pengusaha di Kota Cilegon yang menuntut jatah proyek dari investor asing tanpa melalui prosedur tender resmi. Aksi ini disebut sebagai bentuk premanisme yang bisa merusak citra investasi dan menurunkan kepercayaan investor di Banten.
Abraham mengapresiasi respons cepat Pemprov Banten dan Polda Banten dalam menindaklanjuti peristiwa tersebut.
“Kami dari DPRD sangat mendukung langkah sigap Pemprov dan jajaran kepolisian dalam menindak kasus ini. Ketegasan mereka menjadi pesan jelas bahwa di Banten tidak ada toleransi terhadap praktik premanisme di dunia usaha,” ungkap Abraham.
Ia menambahkan bahwa perbaikan iklim investasi harus didasari oleh regulasi yang kuat, kerjasama antar sektor, serta perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha yang taat aturan. Saat ini, DPRD Banten tengah mendorong Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk UMKM dan pekerja informal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten, Septo Kalnadi, menyebutkan pergeseran tren investasi dari industri tradisional ke teknologi mengharuskan kesiapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan digital dan bahasa asing.
Tokoh masyarakat Anwar menilai bahwa permasalahan premanisme berakar dari komunikasi yang kurang serta lemahnya penegakan hukum sebelumnya. “Kedua hal ini harus diperbaiki agar kepercayaan investor kembali terbangun,” ujar Anwar.
Semua narasumber sepakat bahwa upaya memperbaiki iklim investasi di Banten memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan komunikasi terbuka antar berbagai pihak. (*)
