Suasana layanan Halal Clinic dalam rangkaian Tangsel Halal Fest 2026. Petugas memberikan pendampingan dan informasi kepada pelaku UMKM mengenai alur serta persyaratan pengajuan sertifikasi halal bagi produk usaha. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan penerbitan 1.800 sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2026. Hingga pelaksanaan Tangsel Halal Fest 2026, realisasi yang dilaporkan Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) telah melampaui 1.000 pelaku usaha.
Kepala Dinkop UKM Kota Tangsel, Bachtiar Priyambodo, mengatakan target tahunan tersebut merupakan bagian dari program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan 10.000 sertifikat halal selama lima tahun hingga 2029.
“Target 10.000 itu selama lima tahun RPJMD. Untuk tahun ini kita menargetkan 1.800. Alhamdulillah, sudah lebih dari 1.000 yang terealisasi,” ujar Bachtiar, Rabu (18/11/2026).
Menurut Bachtiar, fasilitasi sertifikasi halal dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kota Tangsel.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah menyediakan fasilitasi anggaran, sedangkan lembaga terkait menjalankan pemeriksaan atau pendampingan sesuai kewenangannya.
Bachtiar menjelaskan, fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di Tangsel berasal dari dua jalur. Pertama, program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diselenggarakan BPJPH secara nasional. Kedua, program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel, yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang berdomisili atau menjalankan usahanya di wilayah tersebut.
Produk makanan dan minuman menjadi sektor yang paling banyak difasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal.
Menurut Bachtiar, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga diharapkan membantu meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pemasaran UMKM.
“Di samping ada regulasi yang mewajibkan UMKM memiliki sertifikat halal, ini juga untuk kepentingan pengembangan pemasaran produk-produk UMKM,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah jaringan ritel dan platform pemasaran daring mulai mensyaratkan sertifikat halal bagi produk yang akan dipasarkan. Dengan demikian, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
“Tujuannya membantu memperluas pemasaran UMKM, sehingga diharapkan omzet mereka semakin berkembang dan bisa berkontribusi terhadap perekonomian Kota Tangsel,” pungkasnya.
Meski demikian, capaian penerbitan sertifikat halal perlu dibedakan dari dampak ekonomi yang dihasilkan. Data realisasi sertifikasi menunjukkan perkembangan pelaksanaan program, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan adanya peningkatan omzet, perluasan pasar, atau penurunan biaya produksi bagi pelaku usaha.
Untuk menilai manfaat program secara lebih menyeluruh, diperlukan informasi mengenai jumlah sertifikat yang benar-benar telah diterbitkan, waktu penyelesaian pengajuan, kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta perubahan akses pemasaran setelah sertifikasi diperoleh.
Di sisi lain, aspek regulasi juga perlu disosialisasikan secara tepat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Ketentuan ini perlu dibedakan berdasarkan kategori produk dan skala usaha.
Dengan demikian, tantangan Pemkot Tangsel tidak hanya mengejar target sertifikasi halal, tetapi juga memastikan pelaku UMKM memperoleh pendampingan yang mudah diakses, memahami kewajiban sesuai ketentuan, dan dapat memanfaatkan sertifikasi untuk mendukung keberlanjutan usahanya. (Idris Ibrahim/Red)