Eka Wibayu Soroti Polemik Porprov Banten, Pilar Saga Ichsan Beri Penjelasan

waktu baca 4 menit
Selasa, 17 Nov 2026 20:29 43 Nazwa

KOTA TANGSEL | TD — Polemik penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 mendapat respons dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan. Ia memberikan penjelasan terkait persoalan atlet Muay Thai asal Kabupaten Tangerang yang gagal bertanding hingga dugaan kecurangan dalam pertandingan cabang olahraga (cabor) Wushu.

Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan Porprov VII Banten 2026 yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026.

Dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam, Eka menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti panitia. Persoalan tersebut meliputi pembaruan data perolehan medali, atlet yang tidak diperbolehkan bertanding, hingga keputusan pertandingan Wushu yang dipersoalkan kontingen Kabupaten Tangerang.

Menanggapi persoalan atlet Muay Thai, Pilar menjelaskan bahwa penentuan status atlet berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan keabsahan yang berlaku dalam penyelenggaraan Porprov.

Menurutnya, PB Porprov tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan secara sepihak apakah seorang atlet dapat bertanding atau tidak. Proses pemeriksaan tersebut juga melibatkan Tim Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) dari KONI Provinsi Banten.

Pilar menegaskan, keputusan akhir mengenai status atlet berada di tangan KONI Banten setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

“KONI Banten nanti yang terakhir memutuskan apakah atlet ini benar tidak bisa meneruskan atau tidak,” ujar Pilar, Selasa (17/11/2026).

Dugaan Kecurangan Wushu Belum Dilaporkan

Selain persoalan Muay Thai, dugaan kecurangan dalam pertandingan Wushu juga menjadi sorotan setelah Eka Wibayu menyatakan keberatan terhadap keputusan pertandingan yang dinilai merugikan atlet Kabupaten Tangerang.

Eka sebelumnya menyebut pihaknya memiliki dokumentasi video untuk mendukung keberatan atas hasil pertandingan tersebut. Ia berharap persoalan itu diperiksa secara profesional agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi hal itu, Pilar mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan kecurangan dalam pertandingan Wushu.

Ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada bidang pertandingan, khususnya Technical Delegate (TD) yang bertanggung jawab atas cabang olahraga bersangkutan.

“Saya belum menerima informasi itu. Coba informasinya nanti ditanyakan ke bidang pertandingan, ke TD-nya. Tadi juga belum ada yang menyampaikan masalah itu,” katanya.

Dengan demikian, dugaan kecurangan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwenang.

Dua Gugatan Pertandingan Disebut Selesai

Pilar juga menjelaskan bahwa sejumlah gugatan terkait hasil pertandingan telah ditangani Dewan Hakim. Ia menyebut dua gugatan yang masuk telah diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku.

“Sudah kita serahkan kepada Dewan Hakim untuk dibahas. Dua gugatan sudah selesai dan mereka juga sudah melaporkan hasilnya,” kata Pilar.

Meski demikian, belum dijelaskan secara terperinci apakah dua gugatan tersebut berkaitan langsung dengan keberatan yang disampaikan KONI Kabupaten Tangerang.

Pilar juga menyoroti perubahan jumlah nomor pertandingan pada sejumlah cabang olahraga. Menurutnya, perubahan terjadi karena beberapa kabupaten atau kota tidak siap mengikuti seluruh nomor yang sebelumnya direncanakan.

“Misalnya, tadinya ada 10 nomor pertandingan, ternyata karena kondisi dari kota atau kabupaten lain ada yang tidak siap, akhirnya hanya enam nomor yang dipertandingkan. Empat nomor lainnya tidak jadi dipertandingkan,” jelasnya.

Perubahan tersebut berdampak pada kebutuhan medali yang harus disesuaikan dengan jumlah nomor pertandingan yang benar-benar terlaksana.

Pilar menegaskan, medali yang tidak terpakai harus dikembalikan dan disimpan sebagai aset PB Porprov agar tidak tercecer.

“Medali itu harus kita kembalikan karena merupakan aset milik Porprov sendiri untuk disimpan. Jangan sampai tercecer,” tegasnya.

Keabsahan Atlet Jadi Perhatian

Di tengah munculnya berbagai persoalan, Pilar kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap keabsahan atlet yang bertanding dalam Porprov VII Banten 2026.

Ia meminta setiap cabang olahraga memastikan atlet yang turun ke arena sesuai dengan data dan dokumen yang telah didaftarkan.

Menurutnya, kesesuaian antara identitas atlet di arena pertandingan dan dokumen administrasi menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga integritas kompetisi.

Sebelumnya, Eka Wibayu menilai evaluasi penyelenggaraan Porprov perlu dilakukan sejak awal agar berbagai keberatan kontingen dapat ditangani sebelum memengaruhi pertandingan berikutnya.

Ia juga menegaskan bahwa Porprov merupakan bagian penting dari pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk dipersiapkan mewakili Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON).

Perbedaan pandangan yang muncul dalam sejumlah persoalan tersebut menempatkan transparansi pemeriksaan, kejelasan regulasi, dan mekanisme penyelesaian keberatan sebagai hal penting dalam penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026.

Klarifikasi dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian kepada kontingen, menjaga kepercayaan atlet, serta memastikan kompetisi berlangsung sesuai aturan dan menjunjung tinggi sportivitas. (Idris Ibrahim/Red)

LAINNYA