OPINI | TD — Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat: 12).
Ayat tersebut memberikan pedoman mendasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak hanya memerintahkan kaum Muslimin untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga melarang tiga perilaku yang dapat merusak persaudaraan, yaitu su’uzan (berprasangka buruk), tajassus (mencari-cari kesalahan atau aib orang lain), dan ghibah (membicarakan keburukan orang lain).
Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, Ibnu Katsir menjelaskan larangan tajassus sebagai larangan mencari dan mengikuti aib sesama Muslim. Seorang Muslim hendaknya tidak mengorek perkara tersembunyi yang telah Allah tutupi. Senada dengan itu, Ath-Thabari dalam Jami’ul Bayan membahas tajassus sebagai tindakan menyelidiki perkara tersembunyi, sedangkan Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an menekankan larangan mencari-cari aurat atau aib orang lain.
Ketiga perilaku tersebut saling berkaitan. Prasangka buruk dapat mendorong seseorang mencari informasi untuk membenarkan kecurigaannya. Ketika menemukan sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan orang lain, informasi itu kemudian disebarkan. Akibatnya, sesuatu yang semula hanya berupa dugaan dapat berkembang menjadi tuduhan, fitnah, permusuhan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam konteks kehidupan modern, persoalan ini menjadi semakin relevan ketika teknologi memungkinkan seseorang mengakses informasi pribadi orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Penyadapan di Era Digital
Secara bahasa, tajassus berkaitan dengan tindakan mencari atau menyelidiki sesuatu yang tersembunyi. Dalam konteks kehidupan kontemporer, penyadapan tanpa hak dapat menjadi salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut, terutama apabila dilakukan untuk mengorek rahasia atau mencari-cari aib seseorang.
Perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak kemudahan. Namun, kemajuan tersebut juga membuka peluang penyalahgunaan yang mengancam privasi, mulai dari merekam percakapan tanpa hak, mengakses pesan pribadi secara ilegal, hingga mencuri data digital.
Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehormatan dan hak pribadi manusia. Karena itu, akses terhadap informasi pribadi tidak semestinya dilakukan secara sewenang-wenang. Menyadap komunikasi atau mengambil data pribadi tanpa hak bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga persoalan etika, amanah, dan tanggung jawab moral.
Dalam kehidupan sosial dan politik, pengumpulan informasi secara diam-diam juga dapat disalahgunakan untuk menekan lawan, membunuh karakter seseorang, atau mempertahankan kekuasaan melalui rasa takut.
Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar ketika membahas larangan tajassus, mengingatkan bahaya kebiasaan mengorek kelemahan dan riwayat pribadi seseorang untuk kepentingan tertentu. Informasi mengenai kekurangan seseorang dapat berubah menjadi senjata untuk menjatuhkan kehormatannya apabila digunakan di luar tujuan yang benar.
Praktik semacam itu dapat merusak hubungan sosial dan menumbuhkan ketakutan. Dalam kehidupan bernegara, budaya saling mencurigai juga berpotensi merenggangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Padahal, kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting bagi kehidupan bersama yang sehat.
Peringatan Rasulullah tentang Tajassus
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan peringatan agar umat Islam menjauhi prasangka buruk dan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain.
Beliau bersabda:
“Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah saling menyelidiki, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa menjaga persaudaraan tidak cukup dilakukan melalui ucapan. Setiap Muslim juga dituntut menghormati batas-batas pribadi orang lain dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan.
Rasulullah juga memberikan ancaman keras terhadap tindakan menguping pembicaraan orang lain tanpa hak.
Beliau bersabda:
“Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan timah cair ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari).
Hadis ini memberikan peringatan moral yang kuat terhadap tindakan mencuri dengar pembicaraan pribadi. Dalam konteks perkembangan teknologi, pesan tersebut relevan sebagai pengingat agar manusia tidak menggunakan perangkat digital untuk melanggar privasi orang lain.
Rasulullah juga mengingatkan bahaya pemimpin yang membangun kebijakan berdasarkan kecurigaan berlebihan terhadap rakyatnya. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud, terdapat peringatan mengenai tindakan pemimpin yang mencari-cari kesalahan atau kecurigaan terhadap rakyat karena hal itu dapat merusak mereka.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan dengan keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, bukan dengan kecurigaan tanpa batas.
Penyadapan dalam Perspektif Fikih
Dalam perspektif fikih, tindakan mencari-cari aib dan mengakses rahasia pribadi tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang dilarang. Namun, pembahasan mengenai penyadapan perlu mempertimbangkan tujuan, cara, kewenangan, dan dampaknya. Tidak setiap tindakan memperoleh informasi dapat disamakan begitu saja dengan tajassus yang tercela.
Prinsip perlindungan privasi juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai larangan ghibah, fitnah, penyebaran informasi pribadi yang tidak patut dipublikasikan, serta berbagai bentuk komunikasi digital yang menimbulkan kemudaratan.
Dalam konteks penegakan hukum, perlu dibedakan antara penyadapan untuk mengorek aib pribadi dan tindakan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh aparat berwenang berdasarkan hukum demi kepentingan yang sah. Misalnya, penyelidikan terhadap dugaan korupsi, peredaran narkotika, atau tindak pidana serius lainnya.
Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan semua cara. Pengumpulan informasi tetap harus memperhatikan dasar hukum, kewenangan, kebutuhan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan riwayat mengenai Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu. Ketika menyikapi dugaan perbuatan mungkar, beliau mengingatkan bahwa umat Islam dilarang melakukan tajassus. Apabila suatu kemungkaran telah tampak jelas, tindakan dapat diambil berdasarkan hal yang nyata tersebut. Riwayat ini dikenal dalam pembahasan adab dan larangan mencari-cari kesalahan orang lain.
Adapun mengenai sanksi, penentuannya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku. Dalam fikih, ta’zir merupakan salah satu konsep sanksi yang penetapannya berada dalam kewenangan otoritas yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapannya harus mempertimbangkan jenis pelanggaran, bukti, dampak, serta prinsip keadilan.
Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan perlindungan terhadap kehormatan dan privasi individu, tetapi juga menuntut agar upaya penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.
Menjaga Kehormatan, Memperkuat Persatuan Umat
Kehidupan bermasyarakat yang sehat hanya dapat dibangun di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan kesediaan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Budaya saling mencurigai dan memata-matai justru berpotensi merusak hubungan antarmanusia.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat: 10).
Ayat tersebut mengingatkan bahwa persaudaraan merupakan amanah yang harus dijaga. Energi umat seharusnya diarahkan untuk membangun peradaban, memperkuat kepedulian sosial, dan memperjuangkan kemaslahatan bersama, bukan dihabiskan untuk mengorek kekurangan sesama.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim).
Menutupi aib bukan berarti membiarkan kejahatan atau menghalangi penegakan hukum. Sebaliknya, prinsip tersebut mengajarkan agar kehormatan manusia tetap dijaga dan setiap persoalan ditangani melalui cara yang benar, adil, serta tidak bertujuan mempermalukan seseorang.
Islam menghendaki umatnya untuk saling melindungi, bukan saling mengintai; saling menasihati, bukan saling menjatuhkan; serta saling menguatkan dalam kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut kecanggihan teknologi atau kemampuan memperoleh informasi. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut batas moral dalam memperlakukan sesama manusia.
Kekuatan umat Islam tidak lahir dari kemampuan menguasai rahasia orang lain, melainkan dari ketulusan menjaga amanah, keberanian menegakkan keadilan, dan kesungguhan memelihara persatuan. Dengan menjunjung prinsip-prinsip tersebut, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan tanpa mengorbankan kehormatan dan hak pribadi manusia.
Penulis: Imam Yakhsyallah Mansur, Pembina Jaringan Ponpes Al-Fatah se-Indonesia. (Red)