BMG: Jangan Gunakan Isu Hukum untuk Menjegal Gibran Menuju 2029
Sekretaris Jenderal Barisan Motor Gibran (BMG), Subkhan Agung S., menyampaikan pandangannya terkait polemik hukum dan dinamika politik yang menyeret Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang Pilpres 2029. (Foto: Ist) JAKARTA | TD — Barisan Motor Gibran (BMG) mengingatkan agar isu hukum yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik untuk melemahkan reputasi keduanya, terutama dalam menghadapi dinamika politik menuju 2029.
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S., menilai berkembangnya polemik ijazah Jokowi, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Gibran, hingga dugaan praktik penyadapan yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya perlu dicermati secara serius.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut memiliki konteks hukum yang berbeda. Namun, dalam pandangan BMG, perkembangan isu-isu tersebut memiliki irisan kepentingan dalam dinamika pertarungan politik nasional.
“Jangan naif membaca situasi politik hari ini. Berbagai isu yang berbeda terus berkembang dalam satu pusaran kontroversi yang menyeret Jokowi dan Gibran. Dampaknya jelas, reputasi Jokowi dihantam, legitimasi politik Gibran dipersoalkan, dan wacana pemakzulan terus mendapatkan ruang dalam percakapan publik. BMG melihat ini sebagai tsunami politik yang tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa,” kata Subkhan di Jakarta, Minggu (9/11/2026).
Soroti Dugaan Delegitimasi Politik
Subkhan menilai polemik ijazah Jokowi, perdebatan mengenai putusan MA terkait Gibran, dan dugaan penyadapan telah membentuk rangkaian kontroversi yang berdampak terhadap persepsi publik.
Ia menduga berbagai isu tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk membangun opini negatif sekaligus melemahkan legitimasi politik Jokowi dan Gibran.
“Jangan tutupi syahwat politik dengan kemasan moral dan hukum. Dalam pertarungan kekuasaan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu hukum, memainkan sentimen moral, dan menggiring opini publik untuk menghancurkan reputasi Jokowi dan Gibran. Jangan sampai hukum hanya dijadikan panggung, sementara ambisi merebut kekuasaan menjadi agenda sesungguhnya,” tegasnya.
Menurut Subkhan, pelemahan reputasi Jokowi dan tekanan politik terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika konfigurasi kekuasaan nasional, terutama menjelang Pilpres 2029.
Ia menjelaskan, Jokowi merupakan figur sentral dalam perjalanan politik pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sementara Gibran, sebagai Wakil Presiden, merupakan figur yang juga memiliki perjalanan politik dan akan terus menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional mendatang.
Dalam perspektif BMG, pelemahan reputasi Jokowi berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Gibran. Sebaliknya, tekanan politik terhadap Gibran juga dapat menyeret Jokowi kembali ke dalam pusaran kontroversi.
“Serangan terhadap Jokowi dan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan personal. Ada dimensi kepentingan politik yang lebih besar. Pelemahan reputasi Jokowi dan pembentukan persepsi negatif terhadap Gibran berpotensi menjadi bagian dari pertarungan jangka panjang menuju 2029,” ujarnya.
Tolak Pemakzulan sebagai Instrumen Politik
BMG juga menyoroti berkembangnya wacana pemakzulan Gibran di tengah berbagai kontroversi tersebut.
Subkhan menegaskan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Karena itu, mekanisme tersebut tidak semestinya digunakan untuk melampiaskan ketidaksukaan politik ataupun menjadi instrumen perebutan kekuasaan.
“Kalau memang ada pihak yang ingin bertarung memperebutkan kekuasaan, bertarunglah secara terbuka. Jangan menggunakan isu hukum sebagai kendaraan politik, membangun kegaduhan, menghancurkan reputasi seseorang, lalu menjadikan pemakzulan sebagai jalan untuk menggeser kekuasaan. Demokrasi bukan alat untuk melampiaskan syahwat politik,” kata Subkhan.
Ia menambahkan, pertarungan politik tidak selalu bertujuan menjatuhkan seseorang dalam waktu singkat. Pembentukan opini negatif secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang.
Bahkan, menurutnya, sekalipun wacana pemakzulan tidak berhasil, persepsi negatif yang telanjur berkembang di ruang publik dapat menjadi beban politik bagi Gibran dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Jangan berpikir bahwa ketika Gibran tidak berhasil dilengserkan, pertarungan politik selesai. Persepsi buruk yang ditanam hari ini bisa menjadi tabungan politik untuk menyerang Gibran pada 2029. Menghancurkan kepercayaan publik hari ini dapat menjadi cara untuk mempersempit ruang politik seseorang pada masa depan,” cetusnya.
Subkhan menilai pembentukan opini negatif tidak seharusnya menggantikan kompetisi politik yang semestinya berlangsung melalui adu gagasan, prestasi, dan rekam jejak.
“Ini yang kami kritik. Jangan sampai rakyat dijadikan objek permainan kepentingan elite yang ingin berkuasa dengan menghantam reputasi Jokowi dan Gibran,” tegasnya.
Minta Institusi Negara Tetap Independen
Lebih lanjut, BMG menolak manipulasi informasi, pembentukan opini yang menyesatkan, serta penggunaan isu hukum untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Subkhan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika politik nasional untuk menghormati proses hukum dan menjaga agar institusi negara tidak dijadikan alat kepentingan kelompok.
“Kalau punya ambisi politik, jangan pengecut. Jangan bersembunyi di balik kemasan moral dan hukum. Jangan berpura-pura menjadi penjaga demokrasi kalau yang sedang dimainkan justru manuver untuk menjatuhkan Jokowi dan Gibran. Politik harus dijalankan secara terbuka, bukan dengan mempermainkan persepsi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik dan proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kami tidak pernah meminta siapa pun kebal hukum. Tetapi jangan jadikan hukum sebagai senjata untuk membunuh karakter, jangan jadikan demokrasi sebagai kedok untuk merebut kekuasaan, dan jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan politik para elite,” pungkas Subkhan.
Ia kembali menegaskan bahwa kompetisi politik seharusnya berlangsung secara terbuka dan demokratis, bukan melalui penghancuran reputasi maupun manipulasi persepsi publik. (Ril/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
.
.
