Panggung Terbuka, Penonton Terkurung: Membaca Politik Digital dari Ruang yang Tidak Pernah Benar-Benar Netral

waktu baca 11 menit

Rabu, 7 Okt 2026 18:41 100 Redaksi

Resensi buku Komunikasi Politik karya Umaimah Wahid mengulas transformasi kampanye, AI, algoritma, khalayak, serta kuasa di era digital. (Foto: Ist)

BUKU | TD – Ada satu fakta sederhana yang muncul dalam kata pengantar Prof. Deddy Mulyana untuk buku Komunikasi Politik: Transformasi Kampanye dan Pemasaran Politik pada Era Digital, tetapi menurut saya justru menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Pada Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil memiliki puluhan juta pengikut di Instagram, sementara Pramono Anung hanya memiliki ratusan ribu. Namun, jumlah pengikut itu tidak berbanding lurus dengan hasil pemilihan. Pramono yang akhirnya memenangkan pertarungan.

Pertanyaannya sederhana, tetapi cukup mengganggu: kalau media sosial telah membuat seorang kandidat mampu menjangkau jutaan orang, mengapa jangkauan yang luas tidak dengan sendirinya menghasilkan kemenangan politik?

Ketika Semua Orang Mendapatkan Panggung

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan paradoks yang menyertai perkembangan media baru. Media sosial membuka ruang partisipasi yang jauh lebih luas. Siapa pun dapat membuat konten, berbicara kepada publik, membangun citra, bahkan melakukan kampanye tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan tempat di media arus utama. Seorang kandidat dapat melakukan live, berbicara melalui TikTok, membuat video pendek, atau membangun kedekatan dengan calon pemilih melalui kehidupan sehari-hari yang sebelumnya mungkin tidak pernah masuk ke dalam ruang komunikasi politik formal.

Sekilas, ini tampak seperti demokratisasi komunikasi.

Panggung politik seolah-olah tidak lagi dimiliki oleh televisi, surat kabar, atau elite media. Semua orang bisa naik ke atas panggung dan berbicara.

Tetapi di sinilah kita perlu berhenti sebentar dan bertanya: apakah terbukanya panggung benar-benar berarti terbukanya akses terhadap perhatian publik?

Saya kira belum tentu.

Ketika gerbang media lama mulai kehilangan dominasinya, kita memang mendapatkan ruang yang lebih terbuka. Namun, pada saat yang sama, muncul bentuk kekuasaan baru yang jauh lebih samar: algoritma. Ia tidak bekerja seperti redaktur media yang namanya kita kenal, tidak hadir dalam konferensi pers, dan tidak mudah dimintai pertanggungjawaban ketika sebuah konten tiba-tiba mendapatkan jutaan perhatian sementara konten lain tenggelam tanpa jejak.

Di sinilah paradoksnya.

Kita merasa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita lihat, padahal pilihan itu berlangsung di dalam ruang yang sebelumnya telah disusun oleh sistem berdasarkan data perilaku, perhatian, interaksi, dan kemungkinan kita untuk terus berada di dalamnya.

Karena itu, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berbicara, tetapi juga siapa yang membuat suara tertentu lebih mungkin didengar daripada suara yang lain.

Dan pertanyaan ini membawa kita kepada wilayah yang lebih politis daripada sekadar teknologi.

Politik Semakin Dekat, Tetapi Masyarakat Belum Tentu Semakin Dekat

Buku ini juga memperlihatkan paradoks lain yang tidak kalah penting. Teknologi digital membuat kandidat politik terasa lebih dekat dengan masyarakat. Kandidat dapat hadir di ruang privat pemilih, berbicara secara langsung, menunjukkan kehidupan sehari-hari, dan membangun kesan seolah tidak ada lagi jarak antara politisi dengan publik.

Tetapi kedekatan yang diproduksi melalui media digital ternyata tidak selalu melahirkan kedekatan sosial.

Justru pada saat yang sama, masyarakat dapat semakin terpecah ke dalam ruang-ruang gema yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri. Kita semakin mudah menemukan orang-orang yang sepakat dengan kita, sementara perjumpaan dengan pandangan yang berbeda semakin sering dianggap sebagai gangguan.

Ini merupakan salah satu ironi terbesar komunikasi digital: kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara, tetapi belum tentu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendengarkan.

Teknologi memperbanyak suara, tetapi tidak otomatis memperdalam percakapan. Ia mempercepat arus informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran prasangka, kemarahan, dan keyakinan yang belum sempat diperiksa.

Masuknya AI ke dalam komunikasi politik membuat persoalan tersebut semakin rumit. Buku ini menyinggung deepfake, dukungan akar rumput palsu yang dapat diproduksi secara massal, serta membanjirnya konten yang pada akhirnya membuat kerja pemeriksa fakta semakin berat.

Dalam konteks seperti ini, metafora yang digunakan buku menjadi menarik: media sosial dapat dilihat sebagai panggung, sementara AI membantu menyiapkan kostum sekaligus skrip pertunjukannya.

Tetapi jika kita mengikuti cara berpikir paradigma kritis, metafora itu seharusnya tidak berhenti sebagai metafora.

Ia harus diteruskan menjadi pertanyaan: Jika media sosial adalah panggung dan AI membantu menyiapkan pertunjukan, siapa sebenarnya yang menentukan naskahnya?

Sebab, bisa jadi persoalan politik digital bukan hanya tentang siapa yang tampil di atas panggung, tetapi tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk menentukan pertunjukan macam apa yang layak dilihat oleh penonton.

Ketika Teori Turun ke Jalan

Saya melihat salah satu kelebihan buku ini pada keberaniannya membawa konsep-konsep komunikasi politik keluar dari wilayah abstrak dan mempertemukannya dengan peristiwa yang dekat dengan pengalaman masyarakat. Contoh seperti joget gemoy, perubahan citra Prabowo, kampanye hitam, perdebatan mengenai ijazah Jokowi, hingga pemanfaatan momentum banjir Aceh dan Sumatera membuat teori yang dibicarakan tidak berhenti sebagai konsep yang menggantung di ruang akademik.

Ini penting karena teori yang tidak pernah diuji oleh realitas pada akhirnya mudah berubah menjadi semacam keyakinan akademik: terdengar masuk akal, tetapi belum tentu benar ketika berhadapan dengan kehidupan yang sebenarnya.

Di sinilah saya melihat ada semangat yang cukup dekat. Gagasan tidak seharusnya disembah; ia perlu dibawa turun ke realitas, diuji, diganggu, bahkan kalau perlu dibongkar kembali.

Dalam konteks buku ini, teori komunikasi politik menjadi menarik justru ketika ia bertemu dengan perilaku masyarakat yang tidak selalu berjalan sebagaimana yang diasumsikan oleh teori.

Khalayak, misalnya, tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek yang menunggu pesan politik datang. Buku ini memberikan penghargaan yang cukup besar kepada khalayak sebagai bagian dari proses politik, bukan sekadar ladang suara yang dipanen setiap lima tahun.

Namun, penghargaan terhadap khalayak itu sekaligus melahirkan pertanyaan baru.

Seberapa besar sebenarnya kekuasaan khalayak ketika perhatian mereka diperebutkan oleh algoritma, konsultan politik, influencer, buzzer, industri data, dan berbagai kepentingan ekonomi di belakang platform digital?

Dengan kata lain, apakah publik benar-benar menjadi penguasa baru dalam komunikasi politik, atau hanya menjadi bagian paling aktif dari sebuah sistem yang bekerja jauh lebih besar daripada dirinya?

Pertanyaan ini menurut saya layak terus dibawa setelah buku selesai dibaca.

Kekuatan Buku Sekaligus Batas Keberaniannya

Saya tidak melihat kekurangan buku ini sebagai alasan untuk mengabaikannya. Justru sebaliknya, keterbatasan tertentu di dalam buku membuat kita memiliki ruang untuk melanjutkan percakapan yang sudah dibukanya.

Salah satu ketegangannya terlihat ketika pendekatan humanistik yang disampaikan dalam pengantar mengingatkan bahwa politik Indonesia, dengan kekayaan simbol dan konteks sosialnya, tidak selalu dapat dipahami hanya melalui logika sebab-akibat. Namun, ketika memasuki pembahasan mengenai efek komunikasi dan pemasaran politik, kerangka persuasi—pesan dikirim, kemudian efeknya diukur—masih cukup terasa.

Padahal, politik digital mungkin membutuhkan keberanian untuk bertanya lebih jauh daripada sekadar apakah sebuah pesan efektif atau tidak.

Kita perlu mengetahui siapa yang memiliki sumber daya untuk membuat pesan itu beredar, siapa yang membiayai distribusinya, bagaimana konsultan politik bekerja, bagaimana pendengung diproduksi, dan sejauh mana platform digital ikut menentukan suara siapa yang mendapatkan perhatian.

Buku ini menyentuh beberapa persoalan tersebut, tetapi belum membongkarnya sampai ke lapisan yang paling dalam. Demikian pula sejumlah klaim mengenai keberhasilan branding berbasis AI masih belum sepenuhnya didukung oleh data yang memungkinkan kita memisahkan pengaruh AI dari faktor-faktor lain. Bagian akhir buku juga belum memberikan penutup yang benar-benar menyatukan seluruh perubahan yang telah dibahas dan menunjukkan dengan lebih tegas ke mana transformasi komunikasi politik itu sedang bergerak.

Bagi saya, di sinilah buku ini seharusnya justru mengundang pembaca untuk ikut berpikir.

Sebab membaca secara kritis bukan berarti mencari kesalahan sebuah buku. Membaca secara kritis adalah kesediaan untuk meneruskan pertanyaan yang belum selesai.

Pada Akhirnya, Kita Bukan Hanya Penonton

Ada satu alasan mengapa buku ini terasa penting untuk dibaca, terutama sekarang: kita sebenarnya tidak sedang mengamati perubahan komunikasi politik dari luar. Kita sudah berada di dalamnya.

Setiap kali kita membagikan video politik, memberikan komentar, menyukai sebuah unggahan, berhenti lebih lama pada konten yang memancing emosi, atau ikut menyebarkan sebuah potongan informasi, kita sebenarnya sedang menjadi bagian dari mesin komunikasi politik digital itu sendiri.

Karena itu, literasi politik di era digital tidak cukup hanya dengan mengetahui siapa kandidatnya, apa programnya, atau partai mana yang mengusungnya. Kita juga perlu memahami mengapa pesan tertentu sampai kepada kita, mengapa pesan lainnya tidak pernah kita lihat, dan mengapa sesuatu yang sebenarnya biasa saja dapat tiba-tiba terasa begitu penting setelah berulang kali muncul di layar.

Di sinilah saya kira buku ini memberikan manfaat yang cukup besar. Bagi mahasiswa, ia memberikan peta untuk memahami perubahan komunikasi politik. Bagi praktisi kampanye, ia menyediakan sejumlah konsep yang dapat digunakan untuk membaca ruang kerja mereka. Sementara bagi masyarakat umum, buku ini dapat menjadi semacam kacamata agar kita tidak terlalu mudah menerima setiap konten politik yang muncul di beranda sebagai sesuatu yang hadir secara alamiah.

Namun, kacamata saja tidak cukup.

Kita juga perlu belajar bertanya.

Siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini?

Pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan pintu yang sangat penting untuk memasuki persoalan politik digital secara lebih serius. Prakata penulis berharap pembaca tidak terjebak dalam ruang gema dan polarisasi yang melelahkan, tetapi untuk keluar dari ruang tersebut kita membutuhkan lebih dari sekadar imbauan agar menjadi pengguna media yang bijak. Kita perlu memahami struktur yang membuat ruang gema itu terbentuk dan kepentingan yang mungkin bekerja di baliknya.

Dan menurut saya, buku ini baru mengetuk pintu itu.

Tetapi ia mengetuk di tempat yang tepat.

Membaca, Lalu Membalik Pertanyaan

Jika harus memberikan penilaian, saya melihat Komunikasi Politik: Transformasi Kampanye dan Pemasaran Politik pada Era Digital sebagai buku yang memiliki fondasi kuat dan relevan dengan persoalan komunikasi politik hari ini. Buku ini berhasil menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar mengganti televisi dengan TikTok, mengganti baliho dengan feed, atau mengganti kampanye konvensional dengan konten pendek. Perubahan yang terjadi jauh lebih mendasar karena teknologi ikut mengubah cara pesan diproduksi, diedarkan, diterima, dan dipertukarkan di antara politisi dan masyarakat.

Tetapi saya ingin mendorong pembacaan buku ini sedikit lebih jauh.

Jangan berhenti pada pertanyaan bagaimana teknologi mengubah politik.

Tanyakan juga bagaimana politik menggunakan teknologi untuk mengubah cara kita melihat realitas.

Jangan hanya bertanya mengapa sebuah konten menjadi viral.

Tanyakan pula siapa yang membutuhkan konten itu menjadi viral.

Jangan hanya bertanya mengapa masyarakat mudah terpolarisasi.

Tanyakan siapa yang memperoleh keuntungan ketika masyarakat terus berada dalam keadaan terbelah.

Dan jangan hanya bertanya apakah kita bebas memilih apa yang muncul di layar.

Tanyakan sesuatu yang mungkin lebih tidak nyaman: Jangan-jangan kita memang bebas memilih, tetapi hanya dari pilihan-pilihan yang sebelumnya telah dipilihkan untuk kita.

Pada titik itulah komunikasi politik digital berhenti menjadi sekadar persoalan media dan teknologi. Ia berubah menjadi persoalan tentang kuasa, perhatian, realitas, dan kesadaran manusia.

Maka, mungkin masalah terbesar kita hari ini bukan karena terlalu sedikit informasi. Justru sebaliknya, kita hidup di tengah kelimpahan informasi yang luar biasa, tetapi sering kali kekurangan waktu untuk berhenti, memeriksa, meragukan, dan bertanya apakah sesuatu yang terus muncul di depan mata memang layak dipercaya.

Karena itu, pesan terpenting dari buku ini bagi saya bukan sekadar agar kita memahami bagaimana mesin komunikasi politik bekerja.

Lebih dari itu, kita perlu memastikan agar mesin tersebut tidak mengambil alih pekerjaan berpikir yang seharusnya tetap menjadi milik manusia.

Jangan menunggu sampai algoritma menentukan apa yang harus kita pikirkan.

Baca. Periksa. Ragukan. Uji dengan realitas. Lalu, kalau perlu, balikkan pertanyaannya.

Sebab bagi saya, berpikir bukanlah usaha untuk segera menemukan jawaban.

Berpikir adalah keberanian untuk menyadari bahwa mungkin selama ini kita terlalu cepat menganggap sebuah pertanyaan telah memiliki jawaban.

IDENTITAS BUKU

Judul: Komunikasi Politik: Transformasi Kampanye dan Pemasaran Politik pada Era Digital

Penulis: Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si.

Penyunting: Asep Rachmatullah; Nunik Siti Nurbaya

Penerbit: Simbiosa Rekatama Media

Tempat Terbit: Bandung