Pengawasan Proyek Makin Profesional, Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Tangsel Dibekali Sertifikasi K3
Sebanyak 61 aparatur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan se-Kota Tangerang Selatan mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Supervisor K3 Konstruksi yang digelar Dinas SDABMBK. Melalui sertifikasi ini, aparatur diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan proyek pembangunan sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan kerja di wilayah masing-masing. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat kualitas pengawasan pembangunan hingga ke tingkat wilayah. Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), sebanyak 61 aparatur dari unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan dibekali kompetensi melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dinas SDABMBK, Perkantoran Lengkong Wetan, pada 22–24 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatur yang selama ini berperan melakukan monitoring berbagai kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dengan kompetensi K3 yang dimiliki, aparatur diharapkan tidak hanya mampu mengawasi aspek administrasi pekerjaan konstruksi, tetapi juga memastikan penerapan standar keselamatan kerja berjalan sesuai ketentuan sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Rosi Yuliandi, mengatakan kemampuan memahami aspek keselamatan konstruksi kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari tugas aparatur di lapangan.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kompetensi K3 menjadi bekal penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengawasan di lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional, yakni Fernando Panjaitan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) GATAKI dan Michael Sofian Tanuhendrata dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Kegiatan ini juga dihadiri Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, Puguh Budianto, bersama perwakilan LSP GATAKI.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Mahyudin Mahmud, menjelaskan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan dalam mengawasi berbagai proyek pembangunan yang berlangsung di lingkungan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman mengenai standar keselamatan kerja akan membuat fungsi pengawasan menjadi lebih efektif sekaligus mendorong pelaksana pekerjaan untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
“Karena berada di tingkat wilayah, mereka perlu memahami standar keselamatan konstruksi agar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada para pelaksana pekerjaan,” jelas Mahyudin.
Pelaksanaan sertifikasi tersebut mendapat apresiasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta. Puguh Budianto menilai langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memberikan sertifikasi kepada aparatur hingga tingkat kelurahan merupakan terobosan yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah lain.
Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang profesional sekaligus memperkuat kualitas pembangunan.
“Sertifikasi bukan tujuan akhir. Ini adalah langkah awal membangun profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Kompetensi harus terus ditingkatkan agar kualitas pembangunan juga semakin baik,” katanya.
Sementara itu, perwakilan LSP GATAKI, Deni Ihwanudin Firdaus, menjelaskan proses sertifikasi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 350 Tahun 2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
Menurutnya, peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani asesmen melalui verifikasi administrasi, observasi, hingga wawancara kompetensi oleh asesor bersertifikat.
“Peserta tidak hanya diuji dari sisi teori. Mereka juga harus mampu menunjukkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab seorang Supervisor K3 Konstruksi sesuai standar yang ditetapkan,” jelas Deni.
Berdasarkan hasil pengamatan selama pelatihan, sebagian besar peserta dinilai memiliki kesiapan yang baik karena telah terbiasa melakukan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kerja masing-masing.
Salah seorang peserta, Aris, dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jombang, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang akan menunjang tugasnya di lapangan.
“Melalui pelatihan ini kami menjadi lebih memahami bagaimana mengidentifikasi potensi risiko dan pentingnya penerapan K3 dalam setiap pekerjaan konstruksi di wilayah kami,” ujarnya.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kualitas pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan semakin profesional. Peningkatan kompetensi aparatur tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya keselamatan kerja sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang aman, tertib, dan berkualitas. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
