Menembus Sekat Geografis: Reaktualisasi Wawasan Nusantara dalam Merajut Kembali Kebangkitan Nasional yang Inklusif
Muhamad Repaldi Pasha. (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Ketika berbicara tentang kemajuan Indonesia, perhatian publik sering kali tertuju pada pembangunan jalan tol, kawasan industri, atau pesatnya transformasi digital di kota-kota besar. Gambaran tersebut memang menunjukkan perkembangan yang patut diapresiasi. Akan tetapi, pada saat yang sama, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mengakses layanan kesehatan, menghadapi keterbatasan jaringan internet, atau memperoleh pendidikan yang layak. Perbedaan realitas inilah yang menunjukkan bahwa persoalan geografis belum sepenuhnya berhasil diatasi, meskipun Indonesia telah menikmati kemerdekaan selama puluhan tahun.
Fenomena tersebut menjadi refleksi penting dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan yang setiap tahun diperingati pada 20 Mei sejatinya tidak hanya mengajak masyarakat mengenang lahirnya Boedi Oetomo sebagai tonggak awal kesadaran kebangsaan, tetapi juga mendorong kita untuk meninjau kembali sejauh mana cita-cita persatuan yang diperjuangkan para pendahulu telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jika dahulu perjuangan diarahkan untuk melawan kolonialisme, maka tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan kesempatan, serta belum meratanya akses terhadap berbagai layanan publik.
Menurut penulis, persoalan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia bukan lagi sekadar bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis tempat mereka tinggal. Selama kualitas hidup seseorang masih sangat dipengaruhi oleh apakah ia lahir di pusat kota atau di wilayah terluar negeri, maka masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke menghadirkan keberagaman budaya, bahasa, dan sumber daya yang luar biasa. Di sisi lain, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menciptakan pemerataan. Tidak sedikit daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, pendidikan, maupun layanan kesehatan karena jarak dan kondisi wilayah yang tidak mudah dijangkau.
Dalam situasi seperti ini, Wawasan Nusantara sebenarnya memiliki relevansi yang sangat kuat. Sayangnya, konsep tersebut sering kali berhenti sebagai materi pembelajaran yang dihafalkan untuk memenuhi kebutuhan akademik. Padahal, makna mendasar dari Wawasan Nusantara terletak pada cara pandangnya yang menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Laut yang membentang di antara pulau-pulau bukanlah penghalang, melainkan ruang yang menghubungkan berbagai potensi bangsa dalam satu identitas yang sama.
Persoalannya, semangat tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembangunan. Hingga hari ini, masih muncul kesan bahwa kemajuan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor historis maupun kebijakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski demikian, apabila situasi ini terus dibiarkan, kesenjangan antarwilayah berpotensi semakin melebar dan pada akhirnya memengaruhi rasa kebersamaan sebagai bangsa.
Karena itulah, upaya menembus sekat geografis tidak cukup dipahami sebatas pembangunan infrastruktur fisik. Jalan, pelabuhan, bandara, dan berbagai proyek strategis memang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan seharusnya juga diukur dari kemampuan negara menghadirkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh warga negara. Infrastruktur akan kehilangan maknanya apabila masyarakat yang berada di wilayah pinggiran tetap kesulitan mengakses berbagai kebutuhan dasar tersebut.
Tantangan lain yang tidak kalah penting muncul dalam bentuk kesenjangan digital. Pada era ketika hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada teknologi informasi, keterbatasan akses internet dapat menciptakan bentuk baru dari keterasingan sosial. Mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dapat memperoleh informasi, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, masyarakat yang berada di wilayah dengan konektivitas rendah berisiko semakin tertinggal karena tidak memiliki kesempatan yang sama untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Di samping persoalan akses dan infrastruktur, pembangunan yang inklusif juga memerlukan penghargaan terhadap keragaman sosial dan budaya yang dimiliki setiap daerah. Kearifan lokal tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan modernisasi, melainkan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat proses pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan identitas lokal mereka dihargai, kepercayaan terhadap negara akan tumbuh semakin kuat. Dengan demikian, integrasi nasional tidak hanya dibangun melalui pendekatan struktural, tetapi juga melalui ikatan emosional yang lahir dari rasa memiliki.
Pada akhirnya, makna Kebangkitan Nasional di abad ke-21 tidak lagi terbatas pada perjuangan membebaskan diri dari penjajahan. Tantangan yang jauh lebih relevan saat ini adalah memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal karena faktor geografis, ekonomi, maupun keterbatasan akses terhadap teknologi dan layanan publik. Indonesia yang maju bukanlah Indonesia yang hanya berkembang di pusat-pusat kota, melainkan Indonesia yang mampu menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyatnya.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya dapat dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur yang dibangun. Keberhasilan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan negara memastikan setiap warga merasa menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ketika masyarakat di pulau terluar memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota, ketika akses terhadap pendidikan dan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh letak geografis, serta ketika seluruh daerah merasakan manfaat kemajuan secara adil, saat itulah semangat Kebangkitan Nasional benar-benar hidup dan menemukan maknanya yang paling utuh.
Penulis: Muhamad Repaldi Pasha
Mahasiswa Jurusan Ilmu komunikasi, Universitas Pamulang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
