Di Balik PHK Massal: Ketika Buruh Menjadi Angka dalam Logika Pasar Global
Muilan. (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri manufaktur, khususnya sektor alas kaki di Tangerang, bukan lagi sekadar berita ekonomi yang lewat begitu saja. Ia adalah potret nyata dari kegelisahan ribuan keluarga yang mendadak kehilangan pijakan hidup. Angka-angka PHK yang sering kita baca sejatinya menyimpan cerita tentang dapur yang tak lagi mengepul, mimpi yang tertunda, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang 2025, jumlah PHK mencapai lebih dari 88 ribu orang. Sektor padat karya menjadi penyumbang terbesar, dengan industri manufaktur—termasuk sepatu—berada di garis depan krisis ini. Di Tangerang, gelombang PHK bukan hanya sekali terjadi. Ribuan pekerja dari perusahaan besar seperti PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Chingluh Indonesia harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat.
Alasan yang disampaikan perusahaan terdengar rasional: penurunan permintaan ekspor, tekanan inflasi global, hingga standar kualitas yang semakin ketat. Dalam logika bisnis, efisiensi memang menjadi kunci untuk bertahan. Namun, pertanyaannya: mengapa beban efisiensi hampir selalu jatuh pada buruh?
Di tengah narasi kerugian industri, kita juga melihat paradoks yang mencolok. Merek-merek global tetap mencatatkan keuntungan besar dari produk yang dibuat oleh tangan-tangan pekerja lokal. Sepatu yang dirakit dengan kerja keras dan waktu panjang dijual dengan harga tinggi di pasar internasional. Namun, mereka yang membuatnya justru hidup dalam batas minimum, bahkan rentan kehilangan pekerjaan kapan saja.
Di titik inilah pemikiran Karl Marx menjadi relevan untuk dibaca ulang. Dalam Das Kapital, Marx menjelaskan bagaimana sistem kapitalisme bekerja melalui akumulasi “nilai lebih”—selisih antara nilai yang dihasilkan buruh dengan upah yang mereka terima. Dalam praktiknya, buruh sering kali hanya mendapatkan bagian terkecil dari nilai yang mereka ciptakan.
Kondisi ini semakin terlihat ketika pasar sedang lesu. Saat permintaan tinggi, tenaga kerja dipacu untuk meningkatkan produksi. Namun ketika pasar menurun, mereka menjadi variabel paling mudah untuk dikurangi. Buruh tidak lebih dari komponen biaya yang bisa ditekan demi menjaga stabilitas keuntungan.
Fenomena relokasi pabrik memperjelas situasi ini. Banyak perusahaan memindahkan operasionalnya ke daerah dengan upah lebih rendah demi efisiensi. Dari Tangerang ke Cirebon, Brebes, hingga wilayah lain di Jawa Tengah, perpindahan ini bukan sekadar strategi bisnis, melainkan cerminan dari fleksibilitas modal yang nyaris tanpa batas. Sayangnya, fleksibilitas ini tidak dimiliki oleh para pekerja.
PHK massal akhirnya bukan lagi sekadar dampak dari krisis global, tetapi bagian dari mekanisme sistem ekonomi itu sendiri. Sistem yang menempatkan buruh pada posisi rentan dalam rantai produksi global. Dalam kondisi seperti ini, membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi berarti membiarkan ketimpangan terus melebar.
Di sinilah peran negara menjadi krusial. Pemerintah tidak bisa hanya hadir sebagai pengamat atau fasilitator investasi semata. Perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas yang nyata, bukan sekadar jargon kebijakan. Regulasi terkait outsourcing perlu diperketat, standar upah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak, dan perusahaan—terutama yang terhubung dengan rantai global—harus didorong untuk bertanggung jawab secara sosial.
Program pelatihan ulang (reskilling) dan jaminan transisi bagi pekerja yang terdampak PHK juga bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang siklus yang sama: produksi meningkat, keuntungan bertambah, lalu krisis datang dan buruh kembali menjadi korban pertama.
Pada akhirnya, buruh bukan sekadar roda penggerak industri. Mereka adalah manusia yang memiliki kehidupan, keluarga, dan harapan. Ketika sepatu-sepatu hasil kerja mereka melangkah ke berbagai penjuru dunia, seharusnya ada jaminan bahwa kehidupan para pembuatnya juga bergerak ke arah yang lebih baik.
Jika tidak, maka kita perlu bertanya ulang: untuk siapa sebenarnya sistem ekonomi ini bekerja?
Penulis: Muilan
Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
