MBG dan Masa Depan Generasi: Dukungan Kritis Kader HMI untuk Kepentingan Rakyat
Wijdan Fawwaz Muyassar. (Foto: Ist) OPINI | TD — Di negeri yang masih dibayangi stunting, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan yang menyita perhatian publik. Bagi sebagian orang, program ini adalah harapan baru. Bagi yang lain, ia menimbulkan pertanyaan: apakah benar untuk rakyat, atau sekadar bagian dari panggung politik kekuasaan?
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya melihat program ini tidak cukup disambut dengan tepuk tangan atau penolakan mentah. MBG perlu ditempatkan dalam cara pandang yang jernih: didukung ketika bermanfaat bagi rakyat, tetapi tetap diawasi agar tidak melenceng dari tujuan.
Masalah gizi di Indonesia bukan isu kecil. Masih banyak anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Banyak keluarga yang kesulitan menyediakan makanan sehat karena tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara memang penting. Sebab pembangunan bangsa bukan hanya soal gedung tinggi atau jalan tol, tetapi soal manusia yang tumbuh sehat, cerdas, dan bermartabat.
Karena itu, gagasan MBG pada dasarnya patut diapresiasi. Memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak adalah investasi jangka panjang. Anak yang sehat lebih mudah belajar, lebih kuat berkembang, dan memiliki peluang lebih besar menjadi generasi produktif. Jika dikelola serius, program seperti ini bisa menjadi bagian dari jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, persoalan gizi sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan kemiskinan, pengangguran, pendidikan keluarga, hingga ketimpangan ekonomi. Karena itu, MBG tidak boleh dipandang sebagai obat tunggal. Memberi makan gratis memang membantu, tetapi tidak otomatis menyelesaikan akar masalah jika keluarga penerimanya tetap hidup dalam kemiskinan yang sama.
Di sinilah sikap kritis perlu hadir. Dalam praktik politik kita, program bantuan sosial sering kali memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia menjawab kebutuhan rakyat. Di sisi lain, ia dapat dimanfaatkan sebagai alat membangun citra kekuasaan. Program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tentu mudah menghadirkan simpati, bahkan rasa utang politik.
Pertanyaannya sederhana: apakah rakyat diposisikan sebagai subjek pembangunan, atau hanya sebagai objek yang sesekali diberi bantuan lalu dijadikan penonton dalam panggung politik?
Bagi HMI, kritik terhadap kebijakan bukan bentuk kebencian kepada pemerintah. Kritik adalah tradisi intelektual sekaligus tanggung jawab moral. Sejak awal, HMI dibangun dengan semangat mengawal bangsa, bukan menjadi penonton pasif. Dukungan kepada program pemerintah tetap harus disertai pengawasan, karena kekuasaan tanpa kontrol mudah tergelincir menjadi alat kepentingan.
Program MBG juga tidak cukup hanya berhenti pada pembagian makanan. Pemerintah perlu memastikan ada tata kelola yang jelas: bagaimana distribusinya, siapa yang mengawasi kualitas makanan, bagaimana mencegah penyelewengan anggaran, dan bagaimana memastikan program ini tetap berjalan bukan hanya selama sorotan publik masih ramai.
Yang lebih penting, MBG seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan jika bahan pangan untuk program ini dibeli dari petani lokal, nelayan kecil, dan pelaku UMKM. Maka yang tumbuh bukan sekadar program bantuan, tetapi ekosistem ekonomi yang menghidupkan masyarakat. Uang negara berputar di desa, pasar, dan usaha kecil, bukan berhenti di rantai pengadaan yang tertutup.
Pembangunan generasi juga tidak cukup hanya dengan mengisi piring. Anak-anak membutuhkan pendidikan, pembentukan karakter, dan ruang tumbuh yang sehat. Mereka perlu diajarkan berpikir kritis, mandiri, dan memiliki tanggung jawab sosial. Sebab masa depan Indonesia tidak dibangun oleh generasi yang sekadar menerima bantuan, tetapi oleh generasi yang tumbuh kuat secara akal, moral, dan kesadaran.
Pada akhirnya, MBG bisa menjadi langkah besar jika dijalankan dengan serius. Tetapi jika hanya dijadikan alat pencitraan, maka program ini hanya akan menjadi pertunjukan kekuasaan yang dibungkus dengan narasi kesejahteraan.
Sebagai kader HMI, saya memilih berada di tengah: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjaga jarak kritis terhadap setiap potensi penyimpangan. Sebab keberpihakan kepada rakyat bukan soal mengikuti siapa yang berkuasa, melainkan memastikan kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Bagi saya, tugas kader HMI bukan menjadi corong politik siapa pun. Tugas kader adalah menjaga akal sehat, suara moral, dan keberanian intelektual agar cita-cita bangsa tidak tersesat di tangan kekuasaan.
Penulis: Wijdan Fawwaz Muyassar
Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kader HMI Komisariat USHADA Cabang Serang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
