Unjukrasa Terkait Usulan Pj Bupati Tangerang, Pendemo Tolak Sikapi Adanya Dugaan Dua Surat Rekomendasi
Aksi Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat) di DPRD Kabupaten Tangerang, Senin, 21 Agustus 2203. (Foto : Istimewa)KABUPATEN TANGERANG | TD —
Sejumlah massa menamakan diri Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat) menggelar unjuk rasa, Senin, 21 Agustus 2203.
Aksi tersebut menyikapi aksi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud yang menggebrak pintu ruangan Ketua DPRD setempat untuk mempertanyakan transparansi proses pengusulan Penjabat (Pj) Bupati beberapa waktu lalu.
Namun kordinator lapangan (korlap) pendemo, Shandi Martha Praja, enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait sikap pihaknya terhadap dugaan adanya dua surat rekomendasi yang disampaikan pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang ke Kemendagri. Ketika ditanya wartawan usai berorasi menyampaikan aspirasinya, Shandi hanya menyoroti aksi gebrak meja yang dilakukan ketua Fraksi Partai Golkar Muhamad Amud.
Tidak ada satu pun anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang merespon aksi pengunjuk rasa lantaran para wakil rakyat tersebut sedang tidak berada di tempat. Massa Jimat kemudian hanya diterima Kabag Anggaran dan Pengawasa (Garwas) Setwan Dadang Nugraha serta staf humas.
Dihadapan staf dewan itu, jurus bicara pendemo, Shandi, menyampaikan bahwa aksinya itu untuk mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Tangerang segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Muhamad Amud. Pihaknya meminta BKD bersikap tegas.
”Dari segi kacamata akademisi, tindakan ketua fraksi tersebut tidak sesuai tempatnya. Tidak etis secara moral dan kami menyayangkan sikap itu. Kenapa kemudian sikap itu tidak dia lakukan ketika dia tahu ada persoalan rakyat, seperti yang kita tahu ada persoalan rakyat semisal angka putus sekolah 22 ribu, stunting dan lain-lain, ” ujarnya.
Namun para pengunjukrasa ini enggan menjawab ketika disinggung kenapa tidak mengkritisi subtansi atau persoalan intinya, yaitu terkait dugaan tidak adanya transparansi pengajuan nama-nama calon Pj Bupati dan dugaan adanya dua versi draft nama-nama Pj Bupati yang diajukan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang. Padahal beredar informasi diduga dalam pengajuan nama-nama Pj Bupati Tangerang ada dua versi draft yang diajukan kepada Kemendagri.
Salah satu draft berisi pengajuan nama-nama yang ditengarai bukan hasil pembahasan fraksi-fraksi. Namun para mahasiswa ini berkelit dan tidak ingin tahu persoalan itu.
”Soal itu, kita tidak mau tahu soal itu. Kita hanya lihat hanya arogansinya,” ucapnya.
Kata dia, “Permendagri Nomor 4 yang mengusulkan PJ Bupati adalah ketua atau pimpinan DPRD. Pasal 9 ayat 1. Clear. Iya Ketua kalau saya gak salah. Tapi tetap dong kita sebagai putra daerah harus menyayangkan sikap arogansi itu. Betul tidak? ”
Ketika para wartawan kembali mempertanyakan sikap kritis mahasiswa ini, koordinator aksi mahasiswa dan rekannya yang lain terkesan berusaha menghindar dan meninggalkan para wartawan.
Aksi sejumlah massa itu sendiri muncul sebagai buntut kekecewaan dan kemarahan dari Ketua Fraksi Golkar, Muhamad Amud dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Tangerang ketika mempertanyakan transparansi pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang dalam pengajuan nama – nama calon Pj. Bupati pada Rabu, 9 Agustus 2203 lalu.
Para mahasiswa tersebut menilai sikap Muhamad Amud tidak etis dan arogan ketika bersama sejumlah anggota dewan mendatangi ruang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk mempertanyakan dan ingin mengetahui Berita Acara nama-nama calon Pj Bupati.
Pasalnya para Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang hingga batas akhir penyerahan nama-nama calon Pj Bupati kepada Kemendagri tidak juga menunjukkan berita acara tersebut dan mengumumkannya ke publik. (Jay/Red)
Pos terkait
