Sri Mulyani Sentil Pemprov Banten: Serapan Dana Transfer Rendah
Ilustrasi Sri Mulyani mengkritik Pemprov Banten (TangerangDaily) SERANG | TD — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyentil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten karena rendahnya penyerapan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pemerintah sudah memberikan kemudahan tata kelola dan persyaratan penyaluran dana transfer ke daerah. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kecepatan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana tersebut.
“Ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar, tetapi belanjanya masih rendah. Itu Banten. Di mana transfernya sudah cukup besar, namun belanjanya masih jauh lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam sebuah video dilansir dari IDX Channel.com.
Pihaknya meminta agar Pemda dapat mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
“Belanja perlinsos (perlindungan sosial) di daerah justru mengalami penurunan, ini tentu kami sayangkan. Sebab sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Belanja di pusat naik untuk bansos, terutama pada saat mengalami (gelombang covid-19) Delta, tetapi belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan,” katanya.
Tanggapan Pemprov Banten
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menanggapi kritik Sri Mulyani tersebut. Menurutnya, dari total dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp4,331 triliun lebih, hingga saat ini sudah Rp2,713 triliun lebih yang telah terserap.
Menurutnya, Pemprov Banten akan terus melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, agar dana transfer bisa teralokasikan kepada masyarakat.
“Per hari ini (Rp 2,713 triliun lebih). Kan realisasi APBD 2021 masih ada 3 bulan ke depan. Ya kita upayakan setelah Perda perubahan APBD ditetapkan. Realisasi belanja akan melesat naik,” katanya. (Den/Rom)
Pos terkait
