Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat dengar pendapat membahas mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Kronjo, Rabu (18/11/2026). Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yakub (berpeci hitam), memimpin rapat yang melibatkan sejumlah pihak terkait. (Foto: Ist) TANGERANG | TD — Nasib ratusan pedagang Pasar Kronjo, Kabupaten Tangerang, kian tak menentu. Proyek revitalisasi pasar yang diharapkan menjadi tempat berjualan yang layak justru kembali menemui jalan buntu akibat persoalan kontrak dan ketatnya aturan adendum.
Kebuntuan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) kedua yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang pada Rabu (18/11/2026). Pertemuan yang melibatkan pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU), Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Camat Kronjo, serta perwakilan pedagang itu belum menghasilkan keputusan final.
Persoalan yang dibahas mencakup berakhirnya masa kontrak, pembatasan perpanjangan perjanjian kerja sama, hingga kepastian kelanjutan pembangunan pasar yang telah lama dinantikan masyarakat.
Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Aspuri, mendesak para pihak segera menemukan jalan keluar. Menurutnya, persoalan hukum dan administrasi tidak seharusnya terus menghambat kepastian usaha para pedagang.
Aspuri menjelaskan, revitalisasi pasar seluas lebih dari 9.000 meter persegi dengan nilai investasi sekitar Rp18 miliar itu telah lama terhenti. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak terhadap sedikitnya 200 pedagang lokal yang kehilangan mata pencaharian.
“Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir,” ujarnya.
Perwakilan PT TCU, Jecky, mengakui pekerjaan konstruksi di lapangan saat ini dihentikan sementara karena masa pengerjaan proyek telah berakhir dan kelanjutannya memerlukan penyelesaian persoalan adendum kontrak.
Ia juga mengungkapkan penurunan jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berjualan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam RDP, jumlah pedagang yang semula tercatat sebanyak 500 orang kini tersisa 105 orang.
Meski demikian, pihak pengembang menyatakan siap menyelesaikan sisa pekerjaan apabila tersedia solusi hukum yang memungkinkan proyek dilanjutkan.
“Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum,” ujarnya.
Persoalan kontrak menjadi salah satu kendala utama dalam mencari jalan keluar. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pembangunan Pasar Kronjo telah diperpanjang melalui adendum pada 2022.
Ia merujuk Pasal 5 perjanjian kerja sama yang, menurut penjelasannya, membatasi adendum atau perpanjangan waktu hanya satu kali.
Karena itu, perpanjangan kontrak kembali tanpa landasan hukum yang kuat dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi menjadi temuan audit.
“Aturan hukumnya ketat, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas menyebutkan bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Sehingga apabila aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum di kemudian hari bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ketentuan tersebut membuat kelanjutan proyek tidak hanya bergantung pada kesiapan pengembang, tetapi juga pada kepastian hukum mengenai mekanisme penyelesaian kontrak.
Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, turut menyayangkan belum tuntasnya penanganan proyek revitalisasi tersebut. Ia menilai ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, terutama pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.
“Nasib ratusan pedagang jadi tak menentu selama hampir delapan tahun terakhir ini. Kami sangat mendorong adanya penyelesaian nyata untuk mengakhiri persoalan pelik ini,” ujarnya.
Perjanjian kerja sama proyek tersebut diketahui ditandatangani pada 12 November 2019. Namun, hingga RDP kedua berlangsung, belum ada keputusan final yang mempertemukan kebutuhan penyelesaian pembangunan dengan batasan hukum dalam perjanjian.
Pimpinan RDP Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yakub, mendesak pemerintah daerah, Perumda Pasar NKR, dan pihak pengembang segera merumuskan langkah penyelesaian yang memiliki dasar hukum kuat serta tidak merugikan masyarakat.
Menurutnya, apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, pemutusan kontrak dapat menjadi opsi agar revitalisasi pasar bisa dilanjutkan melalui mekanisme atau pihak lain yang lebih siap.
“Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, opsi pemutusan kontrak secara tegas demi hukum mau tidak mau harus diambil agar proses revitalisasi dapat dialihkan kepada mekanisme atau pihak lain yang lebih siap,” pungkasnya.
Hingga RDP ditutup, nasib kelanjutan revitalisasi Pasar Kronjo masih belum menemui kepastian. Di tengah persoalan kontrak dan administrasi yang belum terselesaikan, ratusan pedagang masih menanti realisasi pembangunan pasar agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi di tempat yang layak. (Jay/Red)