Rapat Paripurna: PDIP Kritik Percaloan Naker, Dorong Perbaikan BLK

TANGERANG | TD — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kabupaten Tangerang mengkritik maraknya praktik percaloan tenaga kerja (naker) dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026). Dalam forum tersebut, PDIP sekaligus mendorong pemerintah daerah segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan bebas praktik percaloan.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Polda Banten Selidiki Dugaan Mahasiswa Untirta Rekam Dosen di Toilet Kampus

248 Nazwa

Juru bicara Fraksi PDIP, Nugraha Aditama, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya pada sektor pendapatan dan belanja daerah.

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,052 triliun atau 103,61 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,3 triliun. Sementara itu, serapan belanja daerah mencapai 96,24 persen, termasuk realisasi tugas pembantuan kepada desa sebesar 99,63 persen, yang mencerminkan kinerja administratif yang cukup baik.

Namun demikian, Nugraha menegaskan bahwa Fraksi PDIP tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan sejumlah catatan strategis, terutama di sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid Tekankan Sinergi dan Produktivitas di Halal Bihalal RSUD

169 Nazwa

“Kami sangat mengecam praktik percaloan tenaga kerja yang membebani pencari kerja dan berkontribusi terhadap kemiskinan. Pemerintah kabupaten harus segera merevitalisasi BLK serta memastikan proses rekrutmen berjalan bersih dan transparan,” tegasnya.

Selain ketenagakerjaan, Fraksi PDIP juga menyoroti sektor pendidikan. Mereka menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama terkait belum meratanya kebijakan sekolah gratis di tingkat SD dan SMP swasta, serta masih adanya kerusakan ruang kelas dan kekurangan tenaga pendidik.

“Pendidikan merupakan hak konstitusional. Karena itu, kebijakan anggaran harus lebih berpihak pada pemerataan akses bagi seluruh anak bangsa,” ujar Nugraha.

Persoalan tata kelola sampah turut menjadi sorotan. Nugraha menilai belum ada kemajuan signifikan, meskipun pemerintah daerah telah didukung anggaran besar dan armada pengangkut yang memadai.

“Kita memiliki 281 unit armada untuk melayani 274 desa dan kelurahan. Secara manajerial, pelayanan seharusnya sudah optimal. Namun di lapangan masih ditemukan tumpukan sampah. Penegakan Perda tidak boleh hanya menjadi wacana administratif,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, berbagai masukan dari fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amud menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ akan dilanjutkan secara lebih mendalam pada agenda berikutnya bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang guna memastikan evaluasi dilakukan secara komprehensif dan berbasis data.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD.

“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti dan hasilnya akan kami sampaikan secara formal pada pembahasan selanjutnya dalam rapat paripurna berikutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan daerah pada tahun berikutnya. (Jay/Red)