Prabowo Bongkar Korupsi Triliunan, Masyarakat Harapkan Pemerintahan Jujur Terpercaya
Ilustrasi untuk Prabowo bongkar korupsi triliunan. (Foto: Freepik)OPINI | TD – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, sebuah janji politik yang menjadi salah satu fokus utama dalam kampanyenya. Sejak pelantikannya, langkah-langkah tegas mulai terlihat dengan berbagai kasus korupsi yang berhasil dibongkar. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pejabat tinggi yang sebelumnya tak tersentuh oleh hukum.
Dalam waktu singkat, sejumlah kasus besar seperti dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan proyek pembangunan infrastruktur mulai menyeruak ke publik. Terbaru, muncul dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun yang terjadi pada era Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari lembaga penegak hukum yang kini tengah mendalami aliran dana serta peran sejumlah pihak yang terlibat.
Janji Prabowo Bongkar Korupsi
Pemerintahan Prabowo disebut sebagai momentum baru untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam beberapa minggu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung terlihat semakin aktif menelusuri aliran dana mencurigakan dari proyek-proyek pemerintah. Keberanian ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan yang sebelumnya skeptis terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di tanah air.
Langkah cepat ini juga memperlihatkan adanya sinergi antara Presiden dan aparat hukum dalam membongkar jaringan korupsi yang mengakar. Prabowo secara terbuka mendukung pengusutan kasus apa pun, termasuk yang terjadi di era sebelumnya. Sikap ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata atas janji yang pernah ia sampaikan kepada rakyat Indonesia saat berkampanye.
Pakar politik menilai bahwa tindakan Prabowo menunjukkan implementasi nyata dari janji politik, yaitu komitmen publik yang ia ucapkan oleh kandidat saat kampanye sebagai bentuk kontrak moral dan politik dengan rakyat. Menurut Giovanni Sartori, janji politik mencerminkan arah kebijakan yang menjadi penawaran seorang calon pemimpin. Dan, pelaksanaannya menjadi tolok ukur integritas seorang politisi (Sartori, 2009).
Tanpa Korupsi, Pemerintahan RI Akan Kuat
Pada kerangka teori sosial, Rousseau menekankan penting adanya kesepakatan antara elemen-elemen dalam masyarakat guna mencapai kebaikan bersama. Dalam negara demokratis, janji politik bukan hanya simbolik. Tetapi juga harus ditagih secara publik melalui evaluasi kebijakan dan pengawasan lembaga negara. Oleh karena itu, langkah Prabowo dalam memberantas korupsi bukan hanya strategi politik. Melainkan juga bentuk etika kepemimpinan yang dapat memperkuat demokrasi Indonesia.
Sepanjang awal masa kepemimpinan Prabowo, tercatat setidaknya lima kasus besar korupsi berhasil terbongkar, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengadaan barang pemerintah. Transparansi dan keberanian aparat dalam mengusut kasus-kasus ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan komitmen pemberantasan korupsi bukan sekadar wacana. Bahkan, beberapa kasus sebelumnya yang sempat mandek kini kembali terbuka untuk penyelidikan lebih lanjut.
Ke depan, publik tentu menantikan konsistensi pemerintah dalam menindak setiap dugaan korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo Subianto telah mengambil langkah awal yang menjanjikan. Dan, rakyat Indonesia berharap bahwa ini bukan hanya gertak sambal, melainkan awal dari sebuah budaya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penulis: Rina Amalia, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Editor: Patricia
