Peringatan Kudatuli: Abraham Ajak Generasi Z Kenali Sejarah Demokrasi
Abraham Garuda Laksono hadir di acara peringatan 29 tahun peristiwa Kudatuli yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (27/7/2025). (Foto: Ist)JAKARTA | TD – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengingatkan generasi muda Z untuk tidak melupakan peristiwa 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), pada Minggu, 27 Juli 2025.
“Peristiwa Kudatuli bukan hanya sekadar serangan terhadap kantor DPP PDI Perjuangan, tetapi juga merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah titik balik dalam perjuangan melawan kekuasaan otoriter yang telah berlangsung selama 32 tahun,” ujarnya dengan semangat saat menghadiri acara peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.
Abraham Garuda Laksono berpose di lobi Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, saat menghadiri peringatan 29 tahun peristiwa Kudatuli. (Foto: Ist)
Abraham menekankan bahwa Kudatuli lebih dari sekadar catatan sejarah; ia merupakan pelajaran berharga bagi generasi muda saat ini. “Kudatuli adalah simbol perjuangan dan keberanian. Kita harus mengingatnya agar peristiwa serupa tidak terulang, dan agar generasi muda memahami pentingnya demokrasi,” tambahnya.
Ia juga menyerukan kepada Generasi Z untuk menguatkan tekad dan semangat yang diwariskan oleh Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mengingatkan agar tidak melupakan sejarah (Jas Merah).
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa peringatan Kudatuli kali ini diliputi rasa prihatin dan kesedihan atas ketidakadilan hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang dijatuhi vonis 3 tahun enam bulan penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
“Vonis tersebut mencerminkan ketidakadilan hukum yang belum berpihak kepada seluruh rakyat. Oleh karena itu, kami memperingati Kudatuli tahun ini dengan penuh keprihatinan dan kesedihan, tetapi juga dengan semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi Bung Hasto,” tegasnya.
Abraham juga mencermati pernyataan yang disampaikan oleh berbagai pihak dalam peringatan 29 tahun Kudatuli, termasuk Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
“Ibu Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan tidak melupakan peristiwa Kudatuli,” tambahnya.
Acara penting bagi kader PDIP ini dihadiri oleh berbagai eksponen, termasuk Pengurus DPP PDI Perjuangan, Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124 yang merupakan korban peristiwa 27 Juli 1996, eksponen ’96, aktivis, dan kader PDIP dari berbagai daerah di Indonesia.
Ribka Tjiptaning dalam pernyataannya menegaskan, “Perjuangan belum selesai. Kita harus terus menuntut agar Kudatuli diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Kami berharap Bonnie Triyana memperjuangkan hal ini.”
Sebagai informasi, Kudatuli adalah peristiwa penyerangan terhadap kantor PDI Perjuangan oleh kubu PDI Soerjadi dengan dukungan pemerintah saat itu pada 27 Juli 1996, untuk merebut paksa markas besar PDI Pro Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan pendukung Megawati Soekarnoputri.
Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lima orang tewas dalam peristiwa tersebut, sementara 149 orang mengalami luka-luka dan 23 orang dinyatakan hilang. (*)
