Membongkar Slogan Pembangunan: Siapa yang Berkuasa Mendefinisikan Kemajuan?
Mohamad Romli (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Catatan kritis HUT ke-394 Kabupaten Tangerang
Ada yang menarik dari sebuah slogan. Ia tidak membutuhkan banyak kalimat untuk membangun harapan, tetapi sering kali membutuhkan banyak penjelasan ketika harus berhadapan dengan kenyataan. Ia dapat merangkum visi, menyederhanakan agenda, sekaligus membentuk cara orang memandang keadaan. Dalam ruang komunikasi politik, slogan bukan sekadar permainan kata. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa, bagaimana keberhasilan didefinisikan, dan bagaimana masyarakat diajak menyetujui gambaran tertentu tentang kemajuan.
Slogan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, “Terus Bergerak, Semakin Berdampak”, karena itu menarik untuk dibaca lebih jauh. Bukan untuk buru-buru menyatakan benar atau salah, bukan pula untuk mencari-cari kesalahan pemerintah, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang kerap luput ketika kita terlalu sibuk merayakan sebuah kalimat: siapa yang menentukan arah gerak itu, siapa yang mengukur dampaknya, dan siapa yang memiliki hak untuk mengatakan bahwa pembangunan telah berhasil?
Di sinilah nalar kritis perlu bekerja. Sebab, sesuatu yang terdengar baik belum tentu dengan sendirinya menjelaskan kenyataan. Bahasa dapat menerangi, tetapi bahasa juga dapat menutupi. Sebuah slogan bisa menjadi janji yang menggerakkan perubahan, tetapi bisa pula berhenti sebagai bingkai yang membuat kenyataan tampak lebih baik daripada yang dialami sebagian masyarakat. Persoalannya bukan terletak pada kalimat itu sendiri, melainkan pada hubungan antara kata-kata, kepentingan, kekuasaan, dan pengalaman hidup manusia.
Dalam tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt, kritik tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Ia berusaha menelusuri struktur yang memungkinkan sesuatu dianggap wajar, benar, atau tidak perlu dipersoalkan. Kritik bukan kebiasaan menolak, apalagi sekadar berseberangan dengan pemerintah. Kritik adalah keberanian untuk memeriksa sesuatu yang telah diterima sebagai kebenaran, termasuk kebenaran yang dikemas dengan bahasa kemajuan.
Maka, sebelum mengamini slogan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak”, kita perlu membongkar dua kata yang menjadi fondasinya: bergerak dan berdampak. Sebab, bergerak tidak selalu berarti maju, sebagaimana berdampak tidak otomatis berarti membawa kebaikan bagi semua orang.
Bahasa Tidak Pernah Sepenuhnya Bebas dari Kekuasaan
Michel Foucault mengingatkan kita untuk memperhatikan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan, perintah, atau tindakan represif. Ia juga bekerja melalui cara kita mengategorikan kenyataan, menetapkan ukuran, memproduksi pengetahuan, dan menentukan apa yang dianggap normal atau benar.
Dalam konteks pembangunan, pertanyaannya menjadi sederhana sekaligus mendasar: siapa yang berwenang mendefinisikan kemajuan?
Pemerintah memiliki perangkat administrasi, data statistik, dokumen perencanaan, dan indikator kinerja untuk menjelaskan perkembangan daerah. Semua itu penting. Tanpa data, kritik mudah berubah menjadi prasangka; tanpa indikator, evaluasi mudah terjebak dalam kesan. Namun, persoalan muncul ketika ukuran administratif dianggap telah mewakili seluruh kenyataan sosial, seolah-olah apa yang tidak tercatat dalam laporan tidak cukup penting untuk dibicarakan.
Pembangunan dapat dinyatakan berhasil berdasarkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi, tersedianya infrastruktur, atau membaiknya sejumlah indikator statistik. Akan tetapi, warga mungkin memiliki ukuran yang berbeda: apakah pekerjaan mudah diperoleh, apakah upah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah anak-anak dapat melanjutkan sekolah, apakah layanan kesehatan terjangkau, dan apakah lingkungan tempat tinggal masih layak dihuni.
Dua cara membaca itu tidak harus saling meniadakan. Yang satu memberikan gambaran makro, sedangkan yang lain membawa pengalaman konkret manusia. Persoalannya muncul ketika satu ukuran memiliki kewibawaan lebih besar daripada ukuran lainnya, terutama ketika pengalaman warga tidak memperoleh ruang yang cukup untuk memengaruhi keputusan publik.
Karena itu, membongkar slogan bukan berarti menuduh bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan kenyataan. Tuduhan semacam itu membutuhkan bukti. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menguji bagaimana makna kemajuan dibentuk, indikator apa yang dipilih, pengalaman siapa yang diperhitungkan, dan pengalaman siapa yang belum cukup terwakili.
Sebab, kekuasaan paling menarik untuk dikritik bukan hanya kekuasaan yang melarang orang berbicara, melainkan juga kekuasaan yang secara halus menentukan hal apa yang layak dibicarakan.
Habermas dan Pertanyaan tentang Siapa yang Boleh Berbicara
Jurgen Habermas membawa kita pada persoalan komunikasi yang lebih mendasar: apakah komunikasi digunakan untuk membangun pengertian bersama atau terutama untuk mencapai tujuan strategis tertentu?
Dalam kehidupan pemerintahan, komunikasi strategis bukan sesuatu yang otomatis salah. Pemerintah tentu perlu menyampaikan program, menjelaskan kebijakan, dan membangun kepercayaan publik. Namun, komunikasi publik menjadi bermasalah ketika keberhasilan lebih banyak diumumkan daripada dibuka untuk diperiksa, ketika slogan lebih dominan daripada dialog, atau ketika masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima pesan.
Coba kita balik pertanyaannya. Jika pemerintah menyatakan pembangunan semakin berdampak, apakah warga memiliki akses terhadap informasi untuk memeriksa klaim tersebut? Apakah masyarakat dapat menyampaikan pengalaman yang berbeda tanpa dianggap menghambat pembangunan? Apakah kritik warga benar-benar dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan, atau hanya ditampung sebagai formalitas?
Pertanyaan itu membawa kita pada perbedaan antara komunikasi yang sekadar menyampaikan pesan dan komunikasi yang memberi ruang bagi pengujian klaim.
Dalam komunikasi yang demokratis, pemerintah tidak kehilangan kewibawaan ketika membuka diri terhadap kritik. Justru, kewibawaan tumbuh ketika kekuasaan bersedia menjelaskan dasar keputusannya, memperlihatkan data, mengakui keterbatasan, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan pengalaman masyarakat.
Pembangunan bukan percakapan satu arah. Pemerintah tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan arti keberhasilan, sebagaimana masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya bahwa perubahan sedang berlangsung. Keduanya perlu bertemu dalam ruang publik yang memungkinkan klaim diuji dan kepentingan diperdebatkan.
Dengan demikian, pertanyaan paling penting bukan apakah slogan itu terdengar meyakinkan, melainkan apakah slogan tersebut membuka percakapan atau justru menjadi kalimat penutup bagi percakapan yang semestinya berlangsung.
Gramsci: Ketika Kemajuan Menjadi Akal Sehat
Antonio Gramsci, melalui konsep hegemoni, membantu kita memahami bagaimana sebuah pandangan dapat memperoleh penerimaan luas hingga terasa sebagai sesuatu yang wajar. Hegemoni tidak selalu bekerja melalui paksaan. Ia juga bekerja melalui pembentukan persetujuan, pengulangan gagasan, dan penerimaan terhadap cara tertentu dalam memahami kenyataan.
Dalam pembangunan, narasi kemajuan dapat dibentuk melalui berbagai ukuran yang terus diulang: pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, modernisasi, dan peningkatan indikator kinerja. Semua itu merupakan bagian sah dari pembicaraan tentang pembangunan. Namun, kita perlu waspada ketika ukuran tersebut menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan untuk menilai kemajuan.
Slogan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” menyusun hubungan yang terdengar masuk akal: jika pembangunan terus bergerak, dampaknya semestinya semakin besar. Tetapi hubungan itu tidak otomatis berlaku. Aktivitas yang bertambah belum tentu menghasilkan manfaat yang merata. Pertumbuhan yang meningkat belum tentu membuat setiap orang lebih sejahtera. Infrastruktur yang bertambah belum tentu menyelesaikan persoalan akses dan kualitas pelayanan.
Di sinilah nalar kritis melakukan jungkir balik: bukan sekadar menerima hubungan yang terdengar logis, melainkan memeriksa syarat-syarat yang membuat hubungan itu benar-benar terjadi.
Apa yang bergerak? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menentukan tujuan? Dampak apa yang dihasilkan? Dan bagaimana dampak itu dibagikan?
Pertanyaan tersebut menggeser kita dari sekadar mengagumi dinamika menuju pemeriksaan terhadap struktur yang menentukan arah dan hasilnya.
Namun, konsep hegemoni tidak boleh digunakan secara serampangan. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa slogan pemerintah pasti merupakan alat dominasi hanya karena ia membangun citra positif. Yang perlu diteliti ialah bagaimana slogan diproduksi dan disebarkan, bagaimana ia diterima atau ditolak masyarakat, serta apakah pandangan alternatif memperoleh ruang yang sebanding dalam percakapan publik.
Kritik yang matang tidak mengganti satu kepastian dengan kepastian lain. Ia membuka persoalan agar kenyataan dapat diperiksa dengan lebih jernih.
Statistik Bukan Musuh Kritik, Tetapi Bukan Pula Akhir dari Pertanyaan
Data Statistik Daerah Kabupaten Tangerang 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik memberikan pijakan empiris untuk membaca pembangunan daerah. IPM Kabupaten Tangerang pada 2025 mencapai 76,74. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,94 persen. Jumlah penduduk miskin sekitar 265.900 orang atau 6,42 persen. Gini Ratio berada pada angka 0,26. Sementara itu, industri pengolahan menyumbang 33,69 persen terhadap PDRB Kabupaten Tangerang.
Angka-angka tersebut penting. Ia membantu kita memahami kondisi daerah, membandingkan perkembangan antartahun, dan menghindari kritik yang hanya bersandar pada kesan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan, misalnya, merupakan perkembangan yang patut dicatat. Peningkatan IPM juga menunjukkan kemajuan dalam sejumlah dimensi pembangunan manusia.
Namun, di sinilah kita harus membedakan antara data dan kesimpulan yang ditarik darinya. Data IPM tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh warga telah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang setara. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tidak otomatis menjelaskan kualitas pekerjaan. Besarnya kontribusi industri terhadap PDRB tidak langsung menjawab bagaimana nilai ekonomi didistribusikan kepada pekerja, pelaku usaha lokal, dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Statistik menunjukkan sebagian kenyataan, bukan seluruh kenyataan. Ia adalah alat untuk memahami kehidupan sosial, bukan pengganti kehidupan sosial itu sendiri.
Masih ada sekitar 265.900 penduduk yang tercatat miskin pada 2025. Angka itu tidak membatalkan kemajuan yang telah dicapai, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan belum boleh diartikan sebagai selesainya persoalan. Demikian pula, industri pengolahan yang menyumbang sepertiga lebih PDRB merupakan kekuatan ekonomi daerah, tetapi masih perlu diteliti apakah pertumbuhan tersebut berjalan bersama peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari sudut pandang komunikasi kritis, persoalannya bukan apakah angka-angka itu baik atau buruk. Persoalannya adalah bagaimana angka tersebut digunakan dalam komunikasi publik: apakah untuk membuka evaluasi, atau hanya untuk menguatkan narasi keberhasilan?
Angka yang sama dapat menjadi dasar refleksi yang jujur atau menjadi ornamen legitimasi. Perbedaannya terletak pada keterbukaan terhadap pertanyaan, konteks, dan bukti tambahan.
Membongkar Kata “Berdampak”
Kata berdampak merupakan bagian paling menarik dari slogan tersebut. Ia menjanjikan akibat, perubahan, dan hasil. Namun, tanpa ukuran yang jelas, kata itu dapat menjadi istilah yang terdengar kuat sekaligus sulit diuji.
Dampak bagi siapa? Bagi pemerintah dalam bentuk tercapainya target program? Bagi investor dalam bentuk kemudahan berusaha? Bagi warga dalam bentuk pekerjaan layak dan layanan publik yang lebih baik? Atau bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan?
Tidak ada satu indikator yang dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Dampak pembangunan perlu dilihat dari berbagai dimensi, termasuk kesejahteraan, distribusi manfaat, kualitas lingkungan, akses terhadap pelayanan publik, serta kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menerjemahkan slogan ke dalam sasaran yang terukur dan dapat diperiksa publik. Program apa yang dimaksud? Siapa penerima manfaatnya? Apa indikator keberhasilannya? Bagaimana capaian dibandingkan dengan target? Wilayah atau kelompok mana yang belum memperoleh manfaat secara memadai? Dan mekanisme apa yang tersedia ketika masyarakat menemukan persoalan?
Pertanyaan seperti itu bukan upaya mempersulit pemerintah. Justru, pertanyaan tersebut membantu memastikan bahwa komunikasi pembangunan tidak berhenti pada pemilihan kata yang menarik, tetapi berlanjut pada pertanggungjawaban yang konkret.
Jika pembangunan memang semakin berdampak, dampaknya semestinya dapat dijelaskan dengan data, diuji melalui evaluasi, dan dirasakan melalui perubahan kehidupan masyarakat. Jika terdapat kesenjangan antara target dan kenyataan, kesenjangan itu harus menjadi bahan perbaikan, bukan sesuatu yang disembunyikan demi menjaga kesan keberhasilan.
Kritik Bukan Kebiasaan Mencari Kesalahan
Ada kesalahpahaman yang kerap menyertai kata kritis: seolah-olah orang yang kritis adalah orang yang selalu menolak, gemar membantah, atau tidak pernah mengakui keberhasilan. Padahal, kritik yang matang justru menuntut kemampuan membedakan mana yang sudah berjalan baik, mana yang masih bermasalah, dan mana yang belum memiliki cukup bukti untuk disimpulkan.
Kritik tidak harus membenci pembangunan. Kritik justru diperlukan agar pembangunan tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya. Kritik tidak harus menolak angka. Kritik membutuhkan angka untuk menguji klaim. Kritik juga tidak harus berangkat dari prasangka bahwa pemerintah selalu salah. Ia harus bersedia memeriksa bukti, termasuk bukti yang menunjukkan adanya kemajuan.
Yang ditolak oleh paradigma kritis bukan pembangunan, melainkan kecenderungan menjadikan pembangunan sebagai sesuatu yang kebal terhadap pertanyaan. Bukan pemerintah sebagai institusi, melainkan anggapan bahwa kewenangan pemerintah cukup untuk menentukan sendiri makna keberhasilan. Bukan slogan sebagai kalimat, melainkan kemungkinan ketika slogan mengambil alih tempat yang seharusnya diisi oleh evaluasi dan pertanggungjawaban.
Dengan cara pandang ini, kritik menjadi upaya membebaskan pembangunan dari sekadar bahasa promosi. Ia mengembalikan pembangunan kepada pertanyaan tentang manusia, kepentingan publik, dan keadilan sosial.
Pada Akhirnya, Siapa yang Menentukan Arah Gerak?
HUT ke-394 Kabupaten Tangerang semestinya tidak hanya menjadi ruang untuk merayakan perjalanan sejarah dan capaian pembangunan. Ia juga perlu menjadi kesempatan untuk menguji arah perubahan, membuka ruang evaluasi, dan memperluas keterlibatan warga dalam menentukan masa depan daerah.
Slogan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” boleh menjadi ajakan optimistis. Namun, optimisme yang sehat tidak menuntut masyarakat menanggalkan daya kritisnya. Sebaliknya, optimisme yang bertanggung jawab justru memberi ruang bagi pertanyaan, perbedaan pandangan, dan koreksi.
Teori komunikasi kritis mengajarkan bahwa bahasa tidak berdiri di luar kekuasaan. Bahasa ikut membentuk cara kita memahami dunia. Karena itu, ketika sebuah slogan mendefinisikan kemajuan, kita perlu memeriksa siapa yang menyusun definisi tersebut, bagaimana ia disebarkan, siapa yang memperoleh ruang untuk menafsirkannya, dan apakah masyarakat dapat mengajukan definisi alternatif berdasarkan pengalaman mereka.
Sebab, sebuah daerah tidak cukup hanya bergerak. Ia harus tahu ke mana bergerak, untuk siapa perubahan dilakukan, dan bagaimana memastikan bahwa manfaatnya tidak berhenti pada kelompok yang paling dekat dengan pusat kekuasaan dan sumber daya.
Slogan boleh mengumumkan kemajuan. Tetapi masyarakat harus tetap memiliki hak untuk mengujinya.
Sebab, pembangunan yang demokratis bukan pembangunan yang meminta warga sekadar percaya bahwa perubahan sedang berlangsung. Ia adalah pembangunan yang memberi warga ruang untuk mengetahui, mempertanyakan, mengawasi, dan ikut menentukan arah perubahan itu sendiri.
Penulis: Mohamad Romli
Redaktur TangerangDaily dan Mahasiswa Magister Komunikasi, Budi Luhur University. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
