TOKOH | TD – Dunia politik Indonesia yang dulu didominasi laki-laki kini mulai berubah. Perempuan-perempuan hebat muncul bukan hanya sebagai pengisi jabatan, tapi sebagai penggerak arah baru dalam kepemimpinan. Salah satu tokoh penting dalam gelombang perubahan ini adalah Khofifah Indar Parawansa, yang berhasil menembus batasan patriarki dan membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin dengan cara yang kuat sekaligus penuh kepedulian.
Kehadiran pemimpin perempuan seperti Khofifah menunjukkan bahwa politik tidak lagi identik dengan persaingan maskulin. Justru nilai-nilai seperti empati, perhatian terhadap kelompok rentan, dan semangat kolaborasi mulai mendapatkan tempat. Ini merupakan awal dari wajah baru politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan.
Untuk memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, kita perlu merujuk pada akar gerakan feminisme. Gerakan ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi laki-laki dalam struktur masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Perempuan membawa sudut pandang yang berbeda, sering kali lebih peka terhadap isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
Keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut kualitas kepemimpinan. Negara-negara yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen biasanya juga mengalami kemajuan dalam hal keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan berkontribusi pada sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Khofifah adalah contoh nyata bagaimana perempuan mampu mengubah arah kebijakan. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, ia terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam program-program pemerintahannya. Sebelumnya, saat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, ia aktif mendorong lahirnya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
Tidak hanya di tingkat regulasi, Khofifah juga membuktikan komitmennya dalam kebijakan nyata. Salah satu contohnya adalah program Jatim Puspa, yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah. Ia konsisten menyuarakan bahwa perempuan harus punya hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tentu saja politik. Bagi Khofifah, keadilan gender bukan sekadar isu sosial, tapi juga kebutuhan pembangunan.
Gaya kepemimpinan Khofifah dikenal mengedepankan empati, kerja sama, dan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia tidak hanya memimpin dengan otoritas, tapi juga dengan hati. Pendekatan ini selaras dengan konsep kepemimpinan feminis yang mendorong transformasi sosial secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar kekuasaan.
Walaupun kuota perempuan sudah diatur dalam undang-undang, kenyataannya keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari ideal. Pada Pemilu 2024, hanya sekitar 21,9% kursi DPR RI yang diisi perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa hambatan struktural dan budaya masih sangat kuat. Mulai dari stereotip bahwa perempuan tidak cocok memimpin, biaya politik yang tinggi, hingga minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial.
Khofifah sendiri menyebutkan bahwa hambatan utama perempuan dalam politik bukan hanya aturan formal, tapi juga pola pikir masyarakat dan sistem partai yang belum sepenuhnya terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Banyak perempuan kesulitan membagi waktu antara peran domestik dan publik. Selain itu, akses terhadap sumber daya politik, pelatihan, dan jaringan juga masih terbatas.
Untuk menciptakan politik yang benar-benar inklusif, diperlukan langkah-langkah konkret. Pendidikan politik bagi perempuan harus diperluas. Partai politik perlu memberikan ruang lebih besar untuk kader perempuan agar mereka bisa menduduki posisi strategis. Peran media juga penting untuk membangun citra positif tentang pemimpin perempuan. Dan yang tidak kalah penting, pola pikir masyarakat perlu diubah agar tidak lagi memandang kekuasaan sebagai ranah eksklusif yang hanya diperuntukkan laki-laki.
Perjalanan Khofifah Indar Parawansa menjadi bukti bahwa perempuan mampu memimpin dengan kualitas dan visi yang jelas. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai empati, kolaborasi, dan keadilan sosial bisa menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan politik. Meski tantangan masih banyak, kepemimpinan perempuan seperti Khofifah membawa harapan bahwa masa depan politik Indonesia bisa menjadi lebih adil, manusiawi, dan merangkul semua kalangan.
Perjuangan untuk kesetaraan gender dalam politik adalah kerja panjang yang harus dilakukan bersama. Ini bukan hanya tugas perempuan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ketika semua pihak turut mendorong partisipasi perempuan secara aktif, Indonesia akan lebih siap menuju demokrasi yang matang dan berkeadilan.
Penulis: Reza Al Farizi, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Editor: Patricia