Jokowi Ingatkan Banyak Penggunaan Anggaran Pemerintah yang Hanya Berujung Rapat dan Perjalanan Dinas

JAKARTA | TD – Presiden Jokowi mengimbau agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja lebih giat lagi dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Presiden mengatakan bahwa APBN dan APBD telah banyak digunakan dengan cara yang tidak tepat, baik di pemerintah pusat aupun daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta pada hari Rabu, 14 Juni 2023.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Gus Yaqut Jadi Menag, GP Ansor Banten Bangga

67 Redaksi TD

Mengenai penggunaan yang tidak tepat ini, Presiden Jokowi mengambil contoh perkara yang telah terjadi dalam hal anggaran pengentasan stunting. Dalam hal ini, Presiden menjumpai 80% dari penggunaan anggaran sejumlah Rp10 miliar hanya untuk membiayai perjalanan dinas, rapat, dan pengembangan yang kurang berarti. Sedangkan untuk anggaran pembelian telur, daging, dan sayur bagi penderita stunting tidak sampai 2 miliar.

Begitu juga dengan anggaran pengembangan UMKM dari suatu daerah. Dari anggaran sejumlah Rp2,5 miliar, Rp1,9 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Sisanya pun tidak jelas penggunaannya.

Kasus lain yang dibicarakan Presiden Jokowi adalah penggunaan anggaran pembangunan dan rehabilitasi balai senilai Rp1 miliar. Presiden mengatakan telah menghitung 80% anggaran digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rita Ramayulis Beberkan 3 Superfood Lokal agar Merdeka Pangan

109 Patricia Pawestri

Presiden Jokowi mengatakan tugas BPKP harus dapat mengawal, mengawasi, dan mengarahkan penggunaan anggaran sehingga dapat membalikkan situasi di atas, yaitu penggunaan APBN dan APBD yang seharusnya 80% untuk kegiatan konkret. Sedangkan untuk honor, perjalanan dinas dan rapat cukup 20%. Hal ini bertujuan membuat anggaran APBN/APBD menjadi produktif.

Selain contoh-contoh di atas, Presiden Jokowi juga menyinggung penganggaran pengentasan kemiskinan di daerah rawan miskin yang perlindungan sosialnya kurang dari 1%. BPKP perlu mengawasi prioritas penggunaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan, memberikan rekomendasi, dan mengawal sehingga anggaran daerah dapat digunakan dengan produktif.

Penggunaan anggaran yang produktif tersebut, dalam keterangan Presiden Jokowi, sangat penting agar Indonesia dapat bertahan di dalam persaingan global. Untuk itu, data yang akurat sangat penting untuk menunjukkan kesalahan penggunaan anggaran dan bagaimana cara yang tepat untuk memperbaikinya.

Presiden Jokowi mengimbau agar seluruh petugas di daerah berkoordinasi dengan BPKP dan menjalankan rekomendasi yang diterimanya. (*)