Israel Segera Usir Warga Palestina di Hebron, Aktivis Tengarai Keterlibatan Lembaga Pemerintah
Salah satu sisi Provinsi Hebron di Tepi Barat. Israel berencana usir warga Palestina dan memberikan rumah mereka kepada pemukim Israel di Kota Tua, Prov Hebron, Tepi Barat, Palestina. (Foto: instagram @mytravelbert) TEL AVIV | TD – Ekspansi Israel atas wilayah Hebron dimulai lagi pada 28 April 2023 lalu. Sebanyak 70 rumah warga Palestina direncanakan segera disita. Israel juga disebut akan segera usir warga Palestina yang menempati rumah-rumah tersebut.
Awal dari rencana perampasan yang dilakukan Israel tersebut ditandai dengan serangan pada Gedung Nasreddine yang terletak di Kota Tua, Hebron, Tepi Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Imad Hamdan, Direktur Komite Pembangunan Hebron.
“Serangan Israel terhadap Gedung Nasreddine adalah awal dari implementasi rencana Israel,” ucap Imad Hamdan.
Imad juga mengatakan rumah-rumah yang disita akan diberikan kepada penduduk Israel.
“Palestina adalah pemilik asli dari rumah dan toko ini,” tegasnya menjelaskan.
Imad menjelaskan sebenarnya kepemilikan rumah warga Palestina tersebut dilindungi oleh undang-undang lokal dan juga internasional. Dan seharusnya hal itu cukup untuk melindungi warga Palestina dari pengusiran paksa yang kini dilakukan Israel.
Issa Amro, aktivis Palestina di Hebron mengatakan kritiknya kepada Komite Pembangunan Hebron yang merupakan lembaga pemerintah Palestina. Ia mengatakan hal itu dapat terjadi karena lembaga tersebut justru bersekongkol dengan otoritas pendudukan Israel dalam perampasan rumah dan pengusiran warga Palestina.
“Pengusiran paksa orang-orang Palestina keluar dari Gedung Nasreddine, yang terletak di tempat-tempat paling sensitif di Kota Tua, bukanlah satu insiden yang dapat terjadi tanpa tindakan resmi,” kritik Issa Amro.
Ia juga mengatakan situasi akan menjadi sangat berbahaya bagi warga Palestina.
“Awal penerapan rencana Israel, yang diungkapkan awal tahun ini, membunyikan alarm yang berbahaya,” Issa Amro mengingatkan.
Issa Amro menunjukkan keprihatinannya atas lembaga pemerintah Palestina, Komite Pembangunan Hebron, yang disebut memiliki anggaran besar dan seharusnya melindungi rumah dan warganya tetapi justru bersikap melempem dan membisu. (*)
Pos terkait
Unggulan
Baca Juga
