JAKARTA | TD — Survei terbaru yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan bahwa kinerja Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Dari hasil survei, sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dengan kinerja presiden, sementara 19 persen merasa tidak puas.
Hasil survei nasional tersebut, dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan 4 persen sangat tidak puas.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ungkap Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO, Sabtu, 31 Mei 2025.
Survei juga mengidentifikasi beberapa alasan di balik kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Berikut adalah rincian alasan 81 persen responden yang menyatakan puas:
– Tegas dan Berwibawa: 19,5 persen
– Mendukung Pemberantasan Korupsi: 16,7 persen
– Berpengalaman di Pemerintahan: 11,5 persen
– Program Memihak Rakyat: 9,4 persen
– Memberikan Bantuan Sosial: 6,2 persen
– Program Makan Bergizi Gratis: 5,9 persen
– Menyukai Sosok Presiden: 3,6 persen
– Peduli pada Rakyat Kecil: 3,4 persen
– Cepat dalam Bekerja: 2,5 persen
– Mampu Menyejahterakan Masyarakat: 2,5 persen
– Keamanan Terjamin: 2,4 persen
– Dihormati Negara Lain: 1,8 persen
– Membela Palestina: 0,9 persen
– Stabilitas Harga Sembako: 0,7 persen
– Tokoh Paling Ikhlas: 0,5 persen
– Tidak Tahu/Tidak Jawab: 12,5 persen
Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan. Dedi menambahkan, “Masyarakat menginginkan tindakan nyata, terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang dirasakan saat ini.”
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden juga terlihat dari alasan yang diungkapkan. Berikut adalah rincian bidang di mana 19 persen responden menyatakan merasa tidak puas:
– Kondisi Ekonomi Sulit: 28,5 persen
– Harga Sembako Mahal: 16 persen
– Minimnya Lapangan Pekerjaan: 13,3 persen
– Terjadi Banyak Kasus Korupsi: 8,6 persen
– Banyak Menteri Tidak Bagus: 5,8 persen
– Salah Memilih Wakil Presiden: 3,9 persen
– Masih Sama Seperti Jokowi: 1,7 persen
– Banyak Program Bermasalah: 1,6 persen
– Tidak Ada Perubahan: 1,2 persen
– Kesejahteraan Rakyat Terhambat: 0,9 persen
– Hanya Mementingkan Kelompoknya: 0,6 persen
– Dekat dengan Ormas Anarkis: 0,5 persen
– Lainnya: 17,4 persen
“Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden mencerminkan krisis kepercayaan. Dengan 28,5% responden mengeluhkan kondisi ekonomi, jelas bahwa prioritas pemerintah perlu dievaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegas Dedi.
Ketika ditanya mengenai masalah yang paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah, hasil survei menunjukkan prioritas masyarakat sebagai berikut:
– Sembako Murah: 31,8 persen
– Tersedianya Lapangan Kerja: 12,5 persen
– Keamanan dan Ketertiban Umum: 9,6 persen
– Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: 7,9 persen
– Pemberantasan Pungli dan Korupsi: 7,4 persen
– Jaminan Kesehatan: 7,1 persen
– Pembangunan Infrastruktur: 4,5 persen
– Biaya Pendidikan Murah: 3,5 persen
– Peningkatan Kualitas Pendidikan: 2,1 persen
– Penegakan Hukum: 2 persen
– Tidak Menambah Utang Negara: 1,9 persen
– Pemberantasan Amoral, Kriminal, dan Premanisme: 1,5 persen
– Jaminan Kebebasan Berpendapat: 1,1 persen
– Lainnya: 7,1 persen
“Prioritas masyarakat pada sembako murah dan lapangan kerja menandakan terjadi masalah pada sektor ekonomi. Pemerintah harus fokus kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial terjaga,” pungkasnya. (*)