DPRD Kota Tangerang Desak Pemkot Segera Rampungkan Proyek Turap Kali Angke untuk Atasi Banjir
Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M Azka Nur Fauzi . (Foto: Istimewa) TANGERANG | TD — Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M Azka Nur Fauzi, mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir di wilayah timur Kota Tangerang.
Azka menegaskan bahwa warga Perumahan Pinang Griya kerap dihadapkan pada kekhawatiran banjir yang datang setiap lima tahun sekali. “Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat telah mengusulkan pembangunan turap di sepanjang Kali Angke, khususnya di kawasan Ciledug Indah 1 dan Pinang Griya,” ujarnya pada Kamis, 7 November 2024.
Ia mengungkapkan bahwa proyek pembangunan turap di Kali Angke, yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir, telah terhenti selama sepuluh tahun terakhir.
“Sementara pengerjaan di Ciledug Indah sudah dimulai, di Pinang Griya baru mencapai setengah jalan. Ada beberapa lahan yang masih perlu dibebaskan, dan pihak PUPR tampaknya lambat dalam menyelesaikannya. Seharusnya proyek ini sudah selesai sejak tahun 2013 atau 2014, namun hingga 2024 belum ada kejelasan,” tuturnya.
Azka juga menambahkan bahwa ia sedang mendalami alasan di balik keterlambatan Pemkot Tangerang, melalui Dinas PUPR, dalam melanjutkan pembangunan turap tersebut, mengingat kebutuhan akan turap sangat mendesak bagi warga setempat. “Kami masih berkomunikasi dengan kepala dinas PUPR. Masalah ini telah dilaporkan ke pusat, karena anggaran untuk turap ini cukup besar. Namun, untuk kepentingan masyarakat, mengapa tidak segera diselesaikan?” katanya.
Dia menegaskan bahwa warga ingin tinggal dengan nyaman tanpa kekhawatiran akan banjir. Oleh karena itu, Azka meminta Pemkot Tangerang untuk segera menuntaskan pembangunan turap ini.
“Korban jiwa dan kerugian material (bila banjir terjadi) sangat banyak, dan sangat disayangkan jika kontribusi dari pemerintah tidak terlihat,” ujarnya.
“Saya berharap pemerintah segera menyelesaikan proyek ini. Pengerjaan sudah dimulai, tetapi ada masalah terkait pembayaran tanah. Mengapa harus setengah-setengah?” pungkasnya. (ADV)
Pos terkait
Unggulan
Baca Juga
