Bendera One Piece dan Suara Rakyat: SEMMI Minta Pemerintah Tak Berlebihan Menanggapi

TANGERANG | TD – Di tengah semangat bulan kemerdekaan, aksi pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah warga menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ruang publik digital. Respons dari pemerintah pun tidak main-main. Sejumlah pejabat, termasuk dari DPR dan MPR, menganggap aksi tersebut sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Indri Damayanthi, menilai bahwa komentar dari tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan pihak MPR tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Pemerintah seharusnya membaca kondisi sosial masyarakat yang semakin tertekan secara struktural,” ujar Indri, yang juga merupakan pendiri Gerakan Pertiwi.

Menurutnya, aksi pengibaran bendera One Piece mencerminkan keresahan publik atas berbagai janji yang tak kunjung terealisasi. Di antaranya, janji menyediakan 19 juta lapangan kerja yang justru berbanding terbalik dengan realita, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kriminalisasi terhadap aktivis, meluasnya beban pajak, kerusakan lingkungan yang dibiarkan, hingga proses penyusunan RKUHP yang dinilai tidak transparan dan tergesa-gesa.

Indri juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang makin rapuh. Data dari Survei Konsumen Bank Indonesia periode Juni 2025 mencatat penurunan jumlah masyarakat yang mampu menabung sebesar 0,8%, sementara rasio pembayaran utang justru meningkat 0,3% pada periode Juni–Juli 2025. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada pinjaman demi memenuhi kebutuhan hidup.

Tak hanya itu, SEMMI Tangerang juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina, berdasarkan World Risk Index sejak tahun 2024. Ancaman ini diperparah oleh berbagai persoalan lingkungan, seperti kebakaran hutan, deforestasi, serta pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan.

Melihat kondisi ini, SEMMI menilai bahwa kemunculan kampanye bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia seharusnya dipahami sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji kesejahteraan yang tak terpenuhi.

“Pemerintah, khususnya DPR, seharusnya tidak hanya mendengarkan hasil analisa intelijen yang berfokus pada aspek keamanan semata, tapi juga memahami suara rakyat dari perspektif kesejahteraan,” tegas Indri.

Di akhir pernyataannya, SEMMI Tangerang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga hak asasi manusia, memperkuat nilai-nilai demokrasi, serta berjuang bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera. (*)