Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya Konsolidasi Tolak Politik Dinasti Pada Pemilu 2024

waktu baca 2 menit
Selasa, 21 Nov 2023 12:06 0 103 Redaksi TD

KOTA TANGERANG | TD — Mahasiswa dari 15 kampus di Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel) menyatakan sikap menolak politik dinasti pada Pemilu 2024.

Konsolidasi yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) pada Senin, 20 November 2023 tersebut menyepakati menolak penyalahgunaan wewenang kekuasaan untuk kepentingan Pemilu 2024.

“Kami juga sepakat menolak putusan MK (Mahkamah Konstitusi) soal batasan usia capres dan cawapres dan menolak keras politik dinasti,”ujar Shandi Martha Praja, Koordinator Konsolidasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 November 2023.

Shandi mengatakan, Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya menilai, terjadi ketidakadilan dalam putusan MK terkait batasan usia capres dan cawapres tersebut yang diduga karena ada kepentingan Joko Widodo.

“Saat ini yang kita sama-sama tahu bahwasanya diakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ada manuver-manuver politik yang dinilai sebagai abusive of power atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan, salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan anaknya untuk maju menjadi calon wakil presiden 2024 dengan melanggar prosedur konstitusi dan memanfaatkan relasi keluarganya yaitu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

“Seharusnya dalam sistem trias politika tugas dan wewenang dari Yudikatif (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga pengujian hukum atau undang-undang dan draft final tersebut akan direkomendasikan kepada pihak legislator. Tetapi faktanya hari ini Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik sebagai lembaga konstitusi,” imbuhnya.

Shandy menilai Pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 menjadi pasal yang terkesan terburu-buru untuk direvisi dan disepakati oleh pihak MK.

“Dan momentum inilah yang membuat seakan-akan peristiwa seperti ini sudah menjadi bagian dari strategi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal itu patut dijadikan pertanyaan bahwasanya lingkaran kekuasaan ini sudah dimonopoli oleh segelintir penguasa atau relasi kekeluargaan,” pungkasnya. (Rls)

LAINNYA