AKEN Gelar FGD Nasional untuk Tingkatkan Ketahanan Siber Indonesia

Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama Keren Event menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” pada Jumat, 9 Mei 2025, di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga masyarakat umum. Tujuannya adalah membahas strategi kolaboratif dalam menghadapi tantangan keamanan digital dan memperkuat pertahanan dunia siber Indonesia.

Dalam pembukaan acara, Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan sambutan utama (keynote speech) mengenai pentingnya digitalisasi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia menekankan bahwa digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam transparansi dan efisiensi proses pengadaan, terutama tiga tahun terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ini perlu diimbangi dengan sistem keamanan digital yang kokoh.

Hendi juga menyoroti sinergi antara LKPP dan BSSN dalam pengembangan sistem pengamanan digital seperti Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo), yang telah menjadi standar proteksi dokumen elektronik dalam LPSE.

Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, turut menjadi pembicara utama. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 185 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, menjadikan negara ini pasar digital yang besar sekaligus rawan terhadap ancaman siber. Ia menyoroti pentingnya regulasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keamanan ruang digital.

Selama periode 2020–2025, tercatat lebih dari 4 miliar anomali traffic terpantau di Indonesia. Bahkan, beberapa studi mengindikasikan angka bisa mencapai lebih dari 25 miliar. Nugroho menekankan pentingnya pendekatan semesta dalam ketahanan siber yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Dalam sesi penandatanganan, BSSN dan LKPP memperpanjang Nota Kesepahaman tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik dalam bidang pengadaan pemerintah. FGD ini juga dipandu oleh Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH., yang juga aktif dalam berbagai organisasi digital dan media nasional.

Selain pemaparan dari BSSN, turut hadir pembicara dari KOMDIGI dan berbagai tokoh penting seperti Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Muchtarul Huda SH., serta para pejabat dari LKPP, BSSN, dan instansi lain.

Lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor mengikuti diskusi ini, menghasilkan beberapa rekomendasi penting seperti: usulan penguatan kebijakan keamanan siber untuk BSSN, peningkatan literasi digital masyarakat, identifikasi kolaborasi sektor publik-swasta, serta dukungan terhadap pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kegiatan dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menampilkan paparan solusi keamanan dari PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah. Forum ini menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, strategi edukasi publik, dan peran aktif swasta dalam membangun ekosistem keamanan digital yang tangguh.

Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang, menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah. Ia berharap acara ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi berkelanjutan untuk menjaga sistem pengadaan digital nasional. COO Keren Event, Laksa Ersa, juga mengapresiasi antusiasme peserta dan berharap kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan siber nasional.