Abraham Garuda Laksono Ajak Relawan Kesehatan Terlibat Aktif Bedah Raperda PPA Banten

TANGERANG | TD — Anggota DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, mengajak para relawan kesehatan di Banten untuk aktif berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Raperda PPA). Ia menekankan pentingnya peran serta para relawan dalam menyempurnakan Raperda tersebut agar lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi perempuan dan anak di Provinsi Banten.

Dalam sosialiasi Raperda tersebut di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu, 18 Desember 2024, politisi muda PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa Raperda ini membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para relawan kesehatan yang berada di garis depan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Pj Bupati Tangerang Sidak Lapak Hewan Kurban

103 Redaksi TD

“Para relawan kesehatan memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terkait dampak kekerasan terhadap kesehatan fisik dan mental korban,” ujar Abraham.

“Masukan mereka sangat krusial untuk memastikan Raperda ini benar-benar mengakomodir kebutuhan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,” imbuhnya.

Abraham mencatat bahwa relawan kesehatan dapat memberikan kontribusi berharga dalam beberapa aspek, antara lain menyampaikan data dan fakta terkait dampak kesehatan akibat kekerasan. Data empiris dari lapangan sangat penting untuk memperkuat landasan hukum dan kebijakan dalam Raperda.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Polresta Tangerang Raih Kak Seto Award

47 Redaksi TD

“Relawan Kesehatan juga bisa menawarkan solusi praktis dan terukur, karena pengalaman para relawan dalam menangani kasus di lapangan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih realistis dan efektif,” katanya.

Selain itu, relawan Kesehatan juga dapat memastikan aspek kesehatan terintegrasi dengan baik dalam Raperda, karena Raperda ini perlu memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi korban kekerasan, mulai dari layanan medis hingga konseling psikologis.

“Selain itu, peran aktif lainnya yang kami harapkan dari para relawan kesehatan adalah memonitor implementasi Raperda setelah disahkan. Relawan dapat berperan aktif dalam memantau efektivitas Raperda dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang,” terangnya lagi.

Abraham mengajak para relawan untuk terlibat aktif dengan memberikan masukan dan saran, sehingga Raperda tersebut akan benar-benar efektif.

“Perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Abraham.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, khususnya para relawan kesehatan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi perempuan dan anak di Banten,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi yang diikuti relawan Kesehatan dari Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, dan Cisauk tersebut, Taufan, narasumber lainnya mengatakan, menjelaskan bahwa Raperda ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kekerasan, pemberdayaan perempuan, hingga pemulihan korban.

“Relawan kesehatan berada dalam posisi strategis untuk mendeteksi dini masalah di masyarakat, seperti kasus kekerasan, kurangnya akses layanan kesehatan, atau trauma yang dialami perempuan dan anak,” kata Taufan.

Para relawan yang hadir dalam diskusi ini memberikan masukan terkait penguatan layanan kesehatan, peningkatan edukasi di masyarakat, serta pengintegrasian layanan rujukan untuk perempuan dan anak. Salah satu masukan utama adalah pentingnya membangun sistem pelaporan yang mudah diakses serta menyediakan pelatihan khusus bagi relawan untuk menangani situasi yang melibatkan korban.

Acara ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dapat segera diwujudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Banten. (*)