Diskusi: Pemprov Banten Belum Menjawab Kegelisahan Masyarakat

SERANG | TD — Sekretaris DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten Asep Rahmatullah menilai, kondisi Pemerintahan Provinsi (Pemprov)  Banten, sampai saat ini masih belum mampu untuk menjawab kegelisahan serta tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang.

Menurutnya, Provinsi Banten perlu sosok seorang pemimpin yang dapat membawakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Merangkak Naik 40 Ribu-45 Ribu per Hari

52 Redaksi TD

“Mulai dari memiliki sikap holistik dari segi intelektualitas, artistik, emosional, fisik dan juga spiritualnya. Selanjutnya demokratis dalam memimpin pegawainya,” kata Asep saat menjadi narasumber Diskusi publik bertema ‘Mencari Pemimpin Banten’ yang dihelat Kelompok Kerja (Pokja) wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten, di Gedung GSG DPRD Banten, Sabtu (18/9/2021).

Tak hanya itu, sambung Asep, siapa pun pemimpin Banten nantinya, harus memiliki sifat seorang khilafah yang dapat mengajari dan membimbing aparat pemerintah, lalu memiliki cara pandang bahwa semua pihak adalah bagian tim kerja. Dengan begitu, kata dia, apabila ada persoalan dihadapi bersama-sama. Bukan sebaliknya, memposisikan dirinya sebagai penguasa.

Diskusi ‘Mencari Pemimpin Banten’ yang dihelat Kelompok Kerja (Pokja) wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten, di Gedung GSG DPRD Banten, Sabtu (18/9/2021). (Foto: Deni untuk TangerangDaily)

“Karena makna pemimpin ini berbeda dengan penguasa,” katanya.

Baca Juga

9 bulan  lalu

5 Buku Rujukan untuk Memahami Politik agar Tak Salah Pilih dalam Pemilu 2024

118 Patricia Pawestri

Menang atau kalah, kata Asep, adalah persoalan biasa. Namun yang terpenting adalah siapa pun yang memimpin mampu mengemban jabatan yang telah embannya. Kemudian mempertanggungjawabkan posisinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dijanjikan.

“Karena arti khilafah ini adalah orang yang bisa merawat, pembenar, dan memiliki kualitas untuk ditampilkan didepan,” tegasnya.

Politik Transaksional

Diskusi ‘Mencari Pemimpin Banten’ yang dihelat Kelompok Kerja (Pokja) wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten, di Gedung GSG DPRD Banten, Sabtu (18/9/2021). (Foto: Deni untuk TangerangDaily)

Penulis juga budawayan Banten,m Uten Sutendy mengharamkan hadirnya seorang  pemimpin yang hadir dari proses transaksional.

“Karena jika dari awalnya saja dari proses transaksional, ujung-ujungnya akan berujung pada korupsi,” katanya.

Menurut Uten, masyarakat Banten tidak memerdulikan asal usul seorang calon pemimpin, apakah datang dati kalangan dinasti atau dari kalangan mana pun.

“Tapi yang penting adalah apakah dia (calon) dapat bermanfaat bagi Banten ke depan,” katanya.

Peran Media Penting

Narasumber lainnya, Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati mengatakan, peran media dalam mengedukasi masyarakat  penting untuk mewujudkan Provinsi Banten yang lebih baik.

“Karena siapa pun yang memimpin, biar masyarakat yang menentukan dan mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut,” katanya.

Menjelang usianya yang ke 21 tahun, sambung Nawa, berbagai keberhasilan telah dicapai Pemprov Banten. Meski jika dibandingkan dengan daerah lain, masih ada sejumlah perbaikan yang harus terus ditingkatkan.

“Tapi kalau mau dibandingin itu, harus seusia, baru terlihat. Jangan diadu dengan daerah lain yang usianya jauh lebih dulu berdiri,” katanya.

Ketua DPD Partai Nasdem sekaligus mantan Walikota Cilegon Edi Eriadi mengatakan, untuk menghasilkan produk yang baik, diperlukan sikap pemimpin yang membuktikan satunya kata dengan perbuatan, agar arah kebijakannya bisa sejalan.

“Selain empat sifat yang harus dimiliki pemimpin adalah sidik, tablik, amanah dan fatonah,” katanya.

Mei 2022 nanti, jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika akan berakhir. Kontestasi politik untuk memilih calon kepala daerah di tanah jawara dan ulama ini akan segera dimulai. (Deni/Rom)