Tangsel Berusia 18 Tahun, Mengapa Masih Disebut Kota Autopilot?

waktu baca 8 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 08:55 28 Nazwa

KOTA TANGSEL | TD – Memasuki usia ke-18 tahun, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola perkotaan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kawasan properti, ketimpangan pelayanan publik, kemacetan, banjir, persoalan lingkungan, hingga kesenjangan infrastruktur antarkawasan menjadi catatan kritis terhadap arah pembangunan kota tersebut.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” yang digelar Malika for Urban Studies di Bour CoffeBreak, Jumat (20/11/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serta perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang itu.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan evaluasi pembangunan Tangsel perlu mengacu pada tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, partisipasi, pemberdayaan, dan daya saing daerah.

Menurut Armand, Tangsel memiliki keuntungan struktural berupa kapasitas fiskal yang relatif kuat. Basis ekonomi perkotaan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas belanja pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, besarnya kapasitas fiskal tidak serta-merta menjamin seluruh persoalan masyarakat dapat tertangani.

Armand mengidentifikasi empat gejala yang disebutnya sebagai fenomena kota autopilot. Pertama, autopilot pelayanan, ketika masyarakat harus mencari solusi sendiri atas persoalan sehari-hari, seperti banjir dan penumpukan sampah.

Kedua, autopilot pembangunan, yakni pertumbuhan kawasan yang lebih terlihat di wilayah pengembangan properti oleh korporasi besar dibandingkan kawasan permukiman masyarakat yang tidak tersentuh pengembang.

Ketiga, autopilot akuntabilitas, yaitu belum optimalnya respons pemerintah terhadap keluhan dan aspirasi warga. Keempat, autopilot pengendalian dan pengawasan, ketika pemerintah dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan target serapan anggaran dibandingkan hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pelayanan. Menurutnya, persoalan banjir, sampah, serta keterhubungan antarkawasan harus masuk dalam dokumen perencanaan dan diterjemahkan menjadi program serta alokasi anggaran yang konkret.

Armand turut menyoroti segregasi sosial antara permukiman kampung dan kawasan yang dikembangkan perusahaan properti. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang memungkinkan seluruh kawasan tumbuh bersama.

“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ujarnya.

Ketimpangan Infrastruktur dan Ancaman Lingkungan

Dari perspektif lingkungan, jurnalis lingkungan Asnil Bambani menilai istilah autopilot menjadi sindiran terhadap pembangunan kota yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan sentuhan manusia.

Menurut Asnil, sistem autopilot semestinya mampu berjalan mandiri karena memiliki mekanisme yang kuat. Namun, ketika mekanisme tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kondisi itu justru dapat mencerminkan persoalan dalam tata kelola perkotaan.

Ia menekankan tiga aspek ketahanan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yakni air, tanah, dan udara. Ketergantungan terhadap sumber air dari luar wilayah, keterbatasan lahan akibat ekspansi properti, serta peningkatan polusi udara menjadi persoalan yang perlu diantisipasi.

Asnil juga mempertanyakan kesiapan Tangsel dalam menyediakan cadangan lahan untuk kebutuhan generasi mendatang, termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas publik.

“Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah menghitung jejak karbon aktivitas perkotaan, terutama dari sektor transportasi. Dengan indikator terukur, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi upaya pengurangan emisi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sementara itu, peneliti sekaligus dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari, menyoroti fragmentasi kawasan yang memunculkan perbedaan kualitas infrastruktur antara permukiman yang dikembangkan pengembang dan kawasan kampung.

Menurut Forina, kota harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan kawasan yang berkembang secara terpisah.

Ia mencontohkan keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan permukiman menuju stasiun. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Forina juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama terkait kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah.

Ia mendorong penyediaan basis data aset yang transparan, integrasi transportasi umum, pengawasan pemanfaatan ruang, serta penerapan konsep Land Value Capture (LVC) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan melalui peningkatan nilai lahan.

Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Objek Pembangunan

Persoalan tata kelola Tangsel juga dinilai berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, mengatakan masyarakat seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat sejak tahap perencanaan kebijakan.

Menurutnya, pelibatan masyarakat yang baru dilakukan menjelang penerapan kebijakan berpotensi memicu konflik sosial dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dirga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik agar keluhan dan aspirasi warga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.

Pemkot Tangsel Buka Diri terhadap Kritik

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangerang Selatan, Fuad, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

Ia mengatakan forum diskusi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan sekaligus menerima evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan.

Fuad menjelaskan, Tangsel memiliki karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perumahan. Sebagian kawasan dikembangkan perusahaan properti besar, sementara sebagian lainnya tumbuh secara organik melalui permukiman kampung.

Menurutnya, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dikembangkan swasta melalui persetujuan rencana induk, site plan, koefisien dasar hijau, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Adapun di kawasan kampung, intervensi pemerintah dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase.

Meski demikian, pelaksanaan pembangunan di sejumlah kawasan masih menghadapi kendala, terutama terkait kepemilikan tanah. Fuad menjelaskan pemerintah tidak dapat membangun jalan apabila status kepemilikan tanah belum jelas karena harus mematuhi ketentuan administrasi dan pemeriksaan keuangan negara.

Fuad juga menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi terus meningkat setelah pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan menurun, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.

Namun, ia mengakui pemenuhan ruang terbuka hijau masih menjadi tantangan. Dengan luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi, pemenuhan target RTH publik sebesar 20 persen membutuhkan lahan sekitar 32 kilometer persegi.

Pemerintah, lanjut Fuad, juga menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan. Usulan masyarakat dihimpun dan disandingkan dengan rencana perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Malika Sampaikan Lima Rekomendasi

Berdasarkan berbagai persoalan dan pandangan yang mengemuka dalam diskusi, Malika for Urban Studies menilai usia ke-18 tahun harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan koreksi mendasar terhadap arah pembangunan.

Malika menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan capaian indikator makro tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan ketika ketimpangan pelayanan publik, persoalan lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap ruang kota masih terjadi.

Organisasi tersebut menyampaikan lima rekomendasi bagi pemerintah daerah.

Pertama, mengakhiri pembiaran masalah publik yang membuka ruang privatisasi pelayanan dasar. Pemerintah diminta memastikan persoalan publik tidak dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat terpaksa membeli solusi dari pihak swasta. Penyediaan layanan dasar, evaluasi wilayah yang mengalami defisit pelayanan, serta penetapan target penyelesaian yang terukur perlu menjadi prioritas.

Kedua, membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan tidak elitis. Pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai formalitas Musrenbang atau didominasi kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Warga kampung, pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas lingkungan, kelompok muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapat ruang partisipasi yang setara.

Ketiga, menetapkan agenda pemulihan ekologis melalui perlindungan RTH dan daerah aliran sungai. Malika mendorong pemetaan ruang terbuka hijau, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah rawan banjir, serta kawasan yang terancam alih fungsi lahan. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar pemulihan ekologis dan pencapaian target RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Keempat, menghapus segregasi sosial dan ketimpangan infrastruktur antarkawasan. Pemerintah didorong melakukan audit ketimpangan infrastruktur sebagai dasar pemerataan pembangunan, terutama dalam penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, transportasi publik, pedestrian, ruang terbuka, dan fasilitas sosial. Pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU juga perlu diperkuat.

Kelima, memprioritaskan penyelesaian persoalan struktural perkotaan dengan keberpihakan kepada kelas pekerja dan kelompok rentan. Orientasi pembangunan perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan fisik dan investasi. Penanganan banjir, kemacetan, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan transportasi publik, serta penurunan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas.

Malika juga menekankan pentingnya sistem drainase dan pengendalian banjir yang terintegrasi, transportasi publik yang terhubung dengan kawasan permukiman, serta pemerataan infrastruktur hingga tingkat kelurahan.

Pembangunan, menurut rekomendasi tersebut, harus menjamin akses terhadap hunian layak, transportasi terjangkau, fasilitas publik, dan lingkungan sehat bagi kelas pekerja serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada akhirnya, Malika menilai keberhasilan pembangunan Tangsel tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan ekspansi kawasan properti. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah menjamin kehidupan layak dan akses yang setara bagi seluruh warga.

Memasuki usia ke-18 tahun, tantangan Tangsel adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pemerintah dituntut hadir, bekerja, berpihak kepada warga, dan bertanggung jawab atas masa depan kota. (Ril/Red)

LAINNYA