Advokat Banten Tolak Relokasi Badak Jawa, Siapkan Gugatan Keputusan Menteri ESDM

waktu baca 5 menit
Selasa, 17 Nov 2026 19:52 61 Nazwa

BANTEN | TD — Advokat publik dan praktisi hukum Banten, Raden Elang Yayan Mulyana, SH, menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia juga menyatakan akan menggugat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Yayan menilai kedua persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan kawasan konservasi, dan tata kelola sumber daya alam di Banten.

Rencana gugatan tersebut ditujukan untuk meminta pembatalan keputusan Menteri ESDM yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Yayan, kebijakan penetapan wilayah pertambangan perlu diuji dari aspek hukum, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan penataan ruang dan perlindungan kawasan konservasi.

“Negara tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keselamatan ekosistem. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan,” kata Yayan, Selasa (17/11/2026).

Soroti Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dalam diktum ketiga, keputusan tersebut menyebut WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur, sesuai kewenangannya, untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Polemik mengenai cakupan wilayah pertambangan di perairan sekitar TNUK juga mendapat penjelasan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy.

Dalam pemberitaan Media Indonesia pada 17 November 2026, Ari mengonfirmasi penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Wilayah yang masuk dalam WUP belum tentu dapat langsung ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Rencana kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang dan perizinan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan bahwa kawasan darat dan laut TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten. Karena itu, pemanfaatan ruang di kawasan tersebut harus memperhatikan fungsi konservasinya.

Menanggapi persoalan tersebut, Yayan menilai pemerintah perlu memastikan penetapan wilayah pertambangan tidak bertentangan dengan perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Yayan, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Ia merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

“Banten bukan sekadar wilayah yang menyimpan sumber daya alam untuk dieksploitasi. Banten juga memiliki kekayaan ekologis yang wajib dilindungi,” tegasnya.

Tolak Relokasi Badak Jawa Tanpa Kajian Menyeluruh

Selain mempersoalkan kebijakan wilayah pertambangan, Yayan menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo.

Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyebut potensi bencana alam, termasuk tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, sebagai salah satu pertimbangan untuk mengembangkan habitat alternatif bagi badak Jawa.

Menurut Hashim, keberadaan populasi badak Jawa yang hanya berada di Ujung Kulon membuat satwa langka tersebut rentan terhadap ancaman bencana berskala besar. Karena itu, muncul gagasan untuk memindahkan sebagian populasi ke habitat alternatif.

Yayan menilai rencana relokasi tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian ilmiah, ekologis, dan hukum yang memadai.

“Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan perlindungan kawasan dan pengelolaan sumber daya alam di Banten,” ujarnya.

Dari sisi konservasi, peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wanda Kuswanda, juga menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum relokasi dilakukan.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 17 November 2026, Wanda menjelaskan bahwa kajian perlu mencakup kesesuaian habitat, ketersediaan pakan dan sumber air, daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, risiko penyakit, serta ancaman perburuan dan gangguan manusia.

Ia juga menyoroti pengalaman translokasi badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK pada November 2025. Satwa tersebut dilaporkan meninggal beberapa hari setelah pemindahan. Pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai risiko translokasi satwa langka.

Bagi Yayan, perlindungan badak Jawa dan kelestarian lingkungan Banten harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Ia menduga wacana relokasi berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan pemanfaatan sumber daya alam di Banten. Namun, dugaan mengenai motif tersebut merupakan penilaian Yayan yang belum terbukti dan memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Siapkan Gugatan ke PTUN

Yayan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menguji Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Menurutnya, langkah hukum tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

“Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur hukum, meminta transparansi kebijakan, dan mendorong agar setiap keputusan yang menyangkut lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red)

LAINNYA