KONI Kabupaten Tangerang Protes Porprov VII Banten 2026, Soroti Data Medali hingga Diskualifikasi Atlet

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 10:03 32 Nazwa

TANGERANG | TD — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026 diwarnai protes dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang. Protes tersebut dipicu sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari panitia penyelenggara, mulai dari pembaruan perolehan medali hingga diskualifikasi atlet.

Ketua KONI Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, mengungkapkan sejumlah keberatan tersebut dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam. Ia menyebut pihaknya menemukan beberapa hal yang dinilai janggal selama pelaksanaan kompetisi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembaruan data perolehan medali dan poin pada klasemen resmi Porprov VII Banten 2026. Menurut Eka, data yang ditampilkan panitia belum sepenuhnya mencerminkan hasil pertandingan yang telah diraih atlet Kabupaten Tangerang.

Ia menjelaskan, sejumlah cabang olahraga dari kontingen Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan pertandingan dan berhasil meraih medali. Namun, perolehan medali dan poin pada papan klasemen resmi dinilai belum mengalami pembaruan yang sesuai dengan hasil tersebut.

Ketidaksesuaian data itu, menurut pihak KONI Kabupaten Tangerang, berpotensi memengaruhi posisi kontingen dalam klasemen sementara. Kondisi tersebut juga dinilai dapat berdampak pada psikologis atlet yang telah berjuang untuk meraih prestasi.

KONI Soroti Diskualifikasi Atlet di Sejumlah Cabang Olahraga

Selain persoalan klasemen, KONI Kabupaten Tangerang mempertanyakan pencoretan atau diskualifikasi sejumlah atlet yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi saat pendaftaran.

Eka mencontohkan kasus pada cabang olahraga Muaythai. Menurut dia, atlet Kabupaten Tangerang tidak diperbolehkan bertanding dengan alasan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sedari awal semua syarat administrasi atlet saat pendaftaran sudah dipenuhi dan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, tapi ketika akan bertanding, tiba-tiba didiskualifikasi, dengan alasan tidak memenuhi aturan. Contohnya di cabang Muaythai, atlet kita dilarang bertanding,” ujar Eka.

Menurut KONI Kabupaten Tangerang, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan agar penerapan regulasi terhadap atlet berlangsung secara konsisten dan transparan.

Pertanyakan Keputusan Pertandingan Wushu

Persoalan lain yang disoroti berkaitan dengan hasil pertandingan cabang olahraga Wushu. Eka menyatakan pihaknya mempertanyakan keputusan pertandingan yang, menurut penilaian kontingennya, berbeda dari hasil yang mereka yakini telah diraih atlet Kabupaten Tangerang.

“Atlet Wushu kami sudah dinyatakan menang, tapi panitia mengambil keputusan berbeda dan dinyatakan kalah. Kami punya dokumentasinya, videonya,” tandas Eka.

KONI Kabupaten Tangerang menyatakan memiliki dokumentasi video yang dapat digunakan untuk mendukung keberatan tersebut. Namun, penilaian atas hasil pertandingan dan dugaan ketidaksesuaian keputusan itu masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak berwenang.

KONI Siapkan Surat Resmi kepada Panitia

Menindaklanjuti sejumlah persoalan tersebut, KONI Kabupaten Tangerang berencana menyampaikan keberatan melalui surat resmi kepada panitia penyelenggara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong evaluasi sejak awal pelaksanaan Porprov agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Eka menegaskan bahwa Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga bagian penting dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) mewakili Banten.

“Jadi mumpung ini masih di awal, semoga hal ini menjadi perhatian dan bahan pertimbangan pihak panitia penyelenggara. Porprov ini adalah salah satu kawah candradimuka untuk menjaring atlet PON Banten. Jadi kita semua berkumpul dan bertanding di sini, semuanya ke depan untuk Banten,” pungkasnya.

KONI Kabupaten Tangerang berharap penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan adil bagi seluruh kontingen. Klarifikasi atas keberatan yang disampaikan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan peserta sekaligus menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam kompetisi olahraga daerah tersebut. (Red)

LAINNYA