MUI Haramkan Vape, Dorong Pemerintah Susun UU Larangan
Gedung MUI Pusat, Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Istimewa) JAKARTA | TD — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. MUI juga meminta pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026). MUI mendasarkan ketetapan itu pada prinsip pencegahan kemudaratan (sadd al-dzari’ah), dengan mempertimbangkan dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan rokok elektrik.
Dalam rekomendasinya, Komisi Fatwa MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik agar masyarakat terlindungi dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.
MUI turut mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi dan penanganan produk yang disalahgunakan.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian direkomendasikan melarang penerbitan izin industri vape serta mengevaluasi perizinan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
MUI selanjutnya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta melakukan penindakan secara tegas. Aparat penegak hukum juga diminta menindak penyalahgunaan vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada tingkat masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta potensi bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan risiko ketergantungan.
MUI turut menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya, BPOM menyoroti potensi kandungan zat berbahaya dalam vape. Keberadaan produk tersebut tanpa kandungan tar, menurut naskah awal, tidak serta-merta menjadikannya aman. Naskah awal juga menyebutkan bahwa vape bukan merupakan terapi berhenti merokok berdasarkan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 itu ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. KH. M. Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan. (Red/Aat SS)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
