Dua Tahun Prabowo-Gibran: Banyak Program Terlaksana, Apakah Manfaatnya Sudah Terasa?
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menyampaikan evaluasi capaian dan tantangan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Foto: Ist) JAKARTA | TD — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah berbagai program yang telah terlaksana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Arus Survei Indonesia (ASI) menilai, meski keluaran kebijakan atau output pemerintahan sudah terlihat baik, aspek hasil dan manfaat kebijakan (outcome) masih perlu ditingkatkan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menyampaikan evaluasi tersebut dalam diskusi bertajuk “Diskusi dan Refleksi: Capaian dan Tantangan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan ASI di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam paparannya, Ali menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik perlu diukur melalui tiga variabel utama, yakni output, outcome, dan impact. Ketiganya saling berkaitan, tetapi menggambarkan tahapan keberhasilan kebijakan yang berbeda.
“Dalam kajian yang dilakukan ASI, ketika kita melihat dari sisi kebijakan publik itu ada tiga variabel, yaitu output, outcome, dan impact. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo ini output-nya sudah bagus dan terlihat, akan tetapi outcome perlu ditingkatkan,” ujar Ali.
Menurut Ali, output merupakan keluaran langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti program yang terlaksana, layanan yang tersedia, atau fasilitas yang berhasil dibangun. Sementara itu, outcome merujuk pada perubahan atau manfaat yang muncul setelah kebijakan dijalankan. Adapun impact menggambarkan dampak yang lebih luas dan berjangka panjang bagi masyarakat.
Perbedaan ketiga variabel tersebut penting untuk memahami kinerja pemerintahan secara lebih menyeluruh. Sebuah program dapat dinilai berhasil dari sisi pelaksanaan karena target kegiatan tercapai, anggaran terserap, atau fasilitas tersedia. Namun, capaian administratif tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan yang hendak diselesaikan telah mengalami perbaikan.
Sebagai contoh, pembangunan sekolah merupakan output dari kebijakan pendidikan. Namun, keberhasilannya juga perlu diukur melalui outcome, seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas proses belajar, dan perkembangan kemampuan siswa. Dalam jangka panjang, impact kebijakan tersebut dapat tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kerangka evaluasi ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan.
Karena itu, peningkatan outcome tidak semata-mata menuntut penambahan program baru. Perbaikan kualitas implementasi, penguatan koordinasi antarlembaga, ketepatan sasaran, serta pemanfaatan data evaluasi menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan memberikan manfaat yang lebih optimal.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis; serta Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia.
Refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada jumlah program dan capaian administratif, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan kebijakan pada akhirnya terletak pada kemampuannya menjawab persoalan publik, mendorong perubahan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, pertanyaan penting dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, melainkan sejauh mana program tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rls/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
