Ketum PB Al-Khairiyah Apresiasi Capaian Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Ketua Umum PB Al-Khairiyah Dr. Ali Mujahidin, SHI, MM, MH (Foto: Dok. pribadi) CILEGON | TD — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Dr. Ali Mujahidin, mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun kepemimpinannya, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan energi, penertiban aset negara, pemberantasan korupsi, serta rencana kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Apresiasi tersebut disampaikan Ali Mujahidin saat berbincang dengan wartawan di Cilegon, Banten, Kamis (8/10/2026), menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang akan genap pada 20 Oktober 2026.
Menurut Ali, salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Ali menilai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Ia juga menyoroti peningkatan produksi padi dan cadangan beras nasional yang disebut mencapai capaian tinggi. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan peningkatan produksi pangan berdampak terhadap kesejahteraan petani.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami peningkatan.
Soroti Kedaulatan Energi
Selain sektor pangan, Ali mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat kedaulatan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan produksi minyak dan gas bumi.
Menurut Ali, implementasi program bahan bakar nabati, termasuk biodiesel, menjadi salah satu langkah untuk menekan impor solar sekaligus mengurangi tekanan terhadap devisa negara.
Ia juga menyoroti upaya meningkatkan produksi atau lifting migas nasional, termasuk optimalisasi sejumlah blok migas strategis dan percepatan proyek energi.
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan teknologi penyimpanan energi juga dinilai menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi.
“Transisi energi harus dipandang sebagai agenda jangka panjang. Bukan hanya bagaimana mengurangi impor, tetapi juga bagaimana Indonesia membangun sumber energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Ali.
Soroti Danantara dan Aset Negara
Dalam bidang ekonomi, Ali turut menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurut dia, konsolidasi dan optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja badan usaha milik negara (BUMN), serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam.
Ali juga menyebut sejumlah capaian yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan efisiensi pengelolaan aset negara.
Ia menilai pengelolaan aset negara harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan tidak berhenti pada konsolidasi administratif.
“Yang terpenting adalah bagaimana aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat,” ujarnya.
Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum
Pada aspek penegakan hukum, Ali mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tersangkut persoalan hukum.
Menurutnya, konsistensi penegakan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menilai penertiban aset negara dan efisiensi keuangan negara juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Dalam hal penertiban aset negara dan efisiensi keuangan negara, tampak dapat mencapai Rp52 triliun dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinannya,” kata Ali.
Ali juga menyoroti penyelamatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut data yang disampaikannya, penyelamatan PNBP mencapai Rp13,24 triliun dari penguasaan kembali kawasan hutan dan perkebunan ilegal seluas lebih dari 6,2 juta hektare.
Kuliah Gratis Dinilai Investasi SDM
Ali memberikan perhatian khusus terhadap rencana pemerintah menyediakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menghitung kebutuhan anggaran untuk skema tersebut. Jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran disebut mencapai 2.833.169 orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun per tahun.
Ali menilai kebijakan kuliah gratis berpotensi menjadi salah satu program penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
“Kalau kebijakan ini dapat diwujudkan secara tepat dan berkelanjutan, tentu akan menjadi sejarah penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Dorong Dukungan dan Pengawasan
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Ali menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan tetap perlu disertai pengawasan publik agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata.
“Adapun kekurangan, itu pasti ada. Tetapi kita harus memberikan dukungan, sebab keberhasilan pemerintah akan membawa kemanfaatan, terutama bagi kesejahteraan rakyat,” kata Ali Mujahidin. (Aat SS)
Pos terkait
Pos Terbaru
