Kabupaten Tangerang Jadi Daerah Pertama Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

waktu baca 2 menit
Selasa, 12 Mei 2026 15:35 77 Nazwa

TANGERANG | TD – Kabupaten Tangerang mencatat sejarah baru dalam pengawasan pemilu nasional dengan menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang menggelar Kick-Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

Peluncuran program nasional tersebut digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, Senin (12/5/2026), dan dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kepercayaan yang diberikan Bawaslu RI kepada Kabupaten Tangerang sebagai lokasi pertama pelaksanaan program pendidikan pengawasan partisipatif tersebut.

“Kami bangga dan bersyukur karena Kabupaten Tangerang dipercaya menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan program Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026,” ujar Maesyal Rasyid dalam sambutannya.

Menurut dia, penunjukan Kabupaten Tangerang sebagai lokasi kick-off nasional menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kondusif.

Ia menilai, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi.

“Koordinasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci utama. Komunikasi yang intensif dan kolaborasi yang baik sangat penting untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif tanpa mengintervensi norma hukum yang berlaku,” katanya.

Maesyal berharap program tersebut dapat melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian tinggi terhadap demokrasi. Selain itu, pendidikan politik masyarakat juga dinilai penting untuk menangkal penyebaran hoaks dan upaya memecah belah persatuan menjelang Pemilu 2029.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa.

“Pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA. Para kader pengawas partisipatif adalah mata dan telinga dalam menjaga suara rakyat dan tegaknya keadilan pemilu,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu. Meski sebelumnya masuk kategori rawan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, Kabupaten Tangerang dinilai berhasil melakukan mitigasi melalui kolaborasi yang kuat dan netralitas ASN yang terjaga dengan baik.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang atas dukungan penuh terhadap agenda nasional ini. Semoga sinergi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)

LAINNYA