Rekonstruksi Gaza Mandek, Posisi Indonesia di BOP Dipertanyakan
Tidak sedikit tokoh Yahudi yang justru mendukung kemerdekaan Palestina (Foto: The Times of Israel) JAKARTA | TD – Mandeknya upaya rekonstruksi Gaza, Palestina, di bawah Board of Peace (BOP) memicu sorotan terhadap posisi Indonesia dalam forum tersebut. Sejumlah kalangan menilai keterlibatan Indonesia perlu dievaluasi, bahkan membuka opsi untuk mengundurkan diri.
Penilaian tersebut mengemuka dalam Seminar Palestina bertajuk “Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina” yang diselenggarakan oleh Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC), Senin (30/3/2026).
Seminar virtual ini menghadirkan Dubes Bunyan Saptomo, Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI, Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori, serta Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran dari Kuala Lumpur dan dimoderatori Andrea Shera Renjani dari Binus University.
Board of Peace (BOP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkenalkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dirancang untuk menjalankan stabilisasi keamanan melalui International Stabilization Force (ISF), rekonstruksi infrastruktur Gaza, serta transisi pemerintahan kepada Otoritas Palestina.
Namun, menurut Dubes Bunyan, implementasi program tersebut tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menilai posisi negara Palestina dalam kerangka BOP juga tidak jelas dan cenderung bersifat kondisional.
“Keberadaan negara Palestina hanya disebutkan akan difasilitasi melalui perundingan jika pembangunan berhasil. Ini tidak memberikan jaminan nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa BOP berpotensi menyimpang dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, perhatian pimpinan BOP yang dinilai lebih fokus pada konflik lain di Timur Tengah juga memperlemah efektivitas dewan tersebut.
Dari sisi pendanaan, rekonstruksi Gaza membutuhkan sekitar 75 miliar dolar AS, namun komitmen yang terkumpul baru sekitar 17 miliar dolar AS. Amerika Serikat menjanjikan 10 miliar dolar, sementara negara-negara Teluk dan pihak lainnya menyumbang dalam jumlah terbatas. Indonesia sendiri menunda kontribusi sebesar 1 miliar dolar.
Menurut Dubes Bunyan, Indonesia perlu menentukan momentum yang tepat untuk mengevaluasi keanggotaannya dalam BOP. Salah satu titik penting adalah laporan enam bulanan kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir Juni 2026.
Sementara itu, Dr. Ryantori menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Ia menyoroti kehadiran Israel dalam struktur BOP yang dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
“Indonesia harus menjaga konsistensi nilai dan perannya di tingkat global, bukan sekadar mengikuti agenda pihak lain,” katanya.
Pandangan kritis juga disampaikan Dr. Asep Setiawan. Ia menilai posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF berpotensi menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan komitmen historis terhadap kemerdekaan Palestina.
“Selama ini Indonesia menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama. Tanpa jaminan itu, keterlibatan dalam BOP bisa menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga disoroti bahwa model tata kelola BOP cenderung teknokratis dan minim representasi Palestina. Hal ini dinilai berisiko mengabaikan aspek kedaulatan dan penentuan nasib sendiri.
Selain itu, ketidakpastian pendanaan, rencana pelucutan senjata, serta berlanjutnya krisis kemanusiaan di Gaza semakin memperumit situasi. Beberapa analis bahkan menilai BOP berpotensi menjadi alternatif terhadap sistem PBB yang ada.
Dalam konteks tersebut, Palestina dinilai berada pada titik krisis. Upaya rekonstruksi dan stabilisasi memang mendesak, namun harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kedaulatan, dan perdamaian jangka panjang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
.
....
...
....
..
...
.
