Wagub Banten A Dimyati Natakusumah Ajukan Tambahan Lokasi Sekolah Rakyat ke Mensos

JAKARTA | TD – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan untuk menambah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Di Provinsi Banten, dua Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi berada di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak. Hal ini disampaikan Dimyati setelah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Sementara Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).

“Pada hari ini, kami melakukan penandatanganan pinjam pakai untuk Sekolah Rakyat di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung program Sekolah Rakyat ini. Kami berharap program ini dapat sukses dan mendapatkan dukungan dari semua pihak,” ujar Dimyati.

Ia juga menambahkan bahwa ada kemungkinan untuk mendirikan lebih banyak Sekolah Rakyat di Provinsi Banten. Pihaknya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta kota-kota lain di provinsi tersebut.

“Mudah-mudahan usulan ini dapat terwujud. Program ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat kecil dan mereka yang kurang mampu di Indonesia,” pungkas Dimyati.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan yang pertama di Indonesia, yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak.

“Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional Sekolah Rakyat. Ini adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan kami ditugaskan untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam pelaksanaan yang nyata,” ungkapnya.

Yusuf menjelaskan bahwa kesepakatan telah dilakukan dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas. Untuk aset Kementerian Sosial, tidak diperlukan kesepakatan tambahan.

Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 lokasi. Sebanyak 63 lokasi ditargetkan beroperasi pada pertengahan Juli dengan 6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar (rombel), sementara 37 lokasi lainnya ditargetkan beroperasi pada akhir Juli dengan 3.625 siswa dalam 139 rombel. Total pada tahap pertama adalah 9.755 siswa dalam 395 rombel untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada tahap kedua, akan dibangun 202 Sekolah Rakyat, dengan 51 lokasi dari Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 45 lokasi lainnya yang dinyatakan layak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat dibangun berdasarkan data yang akurat. Program ini merupakan strategi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan menyiapkan Generasi Emas 2045.

Ia menjelaskan bahwa rekrutmen siswa dilakukan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga yang berada di Desil 1, yaitu yang tergolong miskin dan miskin ekstrem, serta melalui kunjungan dan wawancara dengan orang tua calon siswa.

“Rekrutmen siswa harus tepat sasaran, jadi saya mohon kepada kepala daerah untuk mengawasi proses ini,” pinta Mensos Saifullah Yusuf.

Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, menambahkan bahwa tema besar dari Sekolah Rakyat adalah untuk memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa, bukan sekadar menyekolahkan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi janji kepada warga yang masih hidup dalam kemiskinan melalui pendidikan.

“Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan. Esensi dari Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa. Jika kaum dhuafa belum bangkit, maka kita masih akan berada di tempat yang sama,” tegasnya. (*)