Mahasiswa Desak Pemkot Tangerang Tanggapi Suara Rakyat

Meskipun aksi yang berlangsung di area gedung Wali Kota Tangerang, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang tersebut berlangsung damai, para mahasiswa merasa kecewa karena tidak ada pejabat Kota Tangerang, termasuk Ketua DPRD dan perwakilan Wali Kota, yang menemui mereka. Hal ini membuat massa aksi semakin berang, menilai bahwa pemerintah Kota Tangerang bersikap anti kritik dan bungkam terhadap berbagai permasalahan yang ingin mereka sampaikan.

Koordinator Lapangan, Finna, dengan tegas mengungkapkan sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. “Tuntutan kami jelas, berkaitan dengan sejumlah permasalahan krusial seperti dibentuknya dewan pendidikan rakyat, serta penggratisan pendidikan dan kesehatan,” kata Finna dalam orasinya yang penuh semangat.

Di tempat yang sama, Ketua Umum SEMMI Cabang Tangerang, Indri Damayanthi, juga menyoroti isu-isu penting terkait pembangunan fisik daerah. “Banyak kasus yang perlu dituntaskan, seperti dugaan korupsi di RSUD Panunggangan Barat, RSUD Jurumudi Baru, dan SMPN 34 Kota Tangerang,” tegas Indri, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Aksi ini juga melibatkan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Reyzan Sulaeman, Ketua PII Kota Tangerang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. “Banyak siswa yang kesulitan membayar biaya sekolah, bahkan ada yang ijazahnya ditahan. Pungli yang dilakukan pihak sekolah perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” terang Reyzan, menambahkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh semua.

Aksi unjuk rasa tersebut ditutup dengan pembacaan tuntutan oleh para mahasiswa, yang menegaskan perlawanan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Suara mereka menggema di gedung Wali Kota, menandakan bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan dan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka. (*)