Pemprov Melalui Dinsos Banten Akan Bangun Kawasan Terpadu Panti Sosial di Lebak

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berencana akan melakukan pembanguan Kawasan Terpadu Panti Sosial di wilayah Kabupaten Lebak. Hal itu sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma menyampaikan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Terpadu Panti Sosial saat ini telah memasuki tahapan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, dalam pelaksanaan tersebut pihaknya bekerjasama dengan Akademisi serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran (UNPAD).

“Kita saat ini sedang melakukan FS dengan akademisi UNPAD, kerjasamanya dengan LPPM UNPAD,” ungkap Budi Dharma, Senin (22/11/2022).

Baca Juga

3 tahun  lalu

Smackdown Brigadir NP: IPW Apresiasi Langkah Cepat & Tegas Kapolda Banten

85 Redaksi TD

Budi menjelaskan, dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah Provinsi terdapat 4 macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus dapat diberikan pelayanan, diantaranya Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandang atau Pengemis.

Untuk saat ini, Pemprov Banten baru memiliki dua pelayanan PMKS, diantaranya panti bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang.

“Pemprov Banten terus berupa untuk memenuhi amanat undang-undang, dan rencana pembangunan kawasan terpadu tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas kesulitan yang di hadapi oleh PMKS,” katanya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Konflik Buruh dan Gubernur, Hari Ini Laporan ke Polda Banten Dicabut

107 Redaksi TD

Dirinya mengatakan, Kawasan Terpadu Panti Sosial tersebut direncanakan akan dibangun diatas lahan dengan luas 8 hektar, dimana akan dibangun sebanyak 4 gedung untuk memberikan pelayanan kepada 4 PMKS.

“Rencananya 4 gedung, satu untuk disabilitas, anak telantar, lansia terlantar, dan gelandang atau pengemis. Jadi ini terpisah, tapi tetap dalam kawasan terpadu, ini juga di apresiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Budi berharap tahapan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) tersebut dapat berjalan lancar dan memasuki tahapan selanjutnya.

“Setelah FS, melalui perencanaan, DED, dan Master Plan, insyaallah 2024 kita mulai pembangunan. Dan kalau kita ngobrol dengan tim, 2024 itu dua pelayanan sudah dapat berdiri,” tandasnya.(ADV)