838 Anak di Kota Tangerang Jadi Yatim Karena Covid-19

KOTA TANGERANG | TD — Sebanyak 838 anak di 13 Kecamatan di Kota Tangerang kehilangan orang tuanya karena meninggal setelah terpapar Covid-19.

Kondisi anak-anak yatim itu pun menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Lembaga wakil rakyat itu mewacanakan akan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang agar memberikan santunan yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Penghapusan Antigen dan PCR, Farmalab Tunggu Aturan Baru Terbit

110 Redaksi TD

“Dewan akan mendorong dari sisi anggaran, kami akan sampaikan ini di anggaran perubahan 2021,” kata Saeroji, Ketua Komisi II DRPD Kota Tangerang, Senin (6/9/2021).

Sementara Kepala Seksie Data Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang menuturkan, 838 anak tersebut tersebar di 13 Kecamatan, yaitu 126 anak di Kecamatan Ciledug, 82 di Cipondoh, 80 di Cibodas. Kemudian, 79 anak di Kecamatan Pinang, 77 di Larangan, 72 di Karawaci, dan 64 di Tangerang. Lalu, 61 anak di Kecamatan Karang Tengah, 55 di Periuk, 48 di Jatiuwung, 41 di Batuceper, 27 di Neglasari, dan 26 di Benda.

Jumlah itu juga akan diajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, Dinsos juga akan memberikan layanan dukungan psikososial.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Ketua KONI Tangsel Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

72 Idris Ibrahim

“Ada beberapa kriteria sebelum kami mendata para anak-anak tersebut. Sejumlah kriteria itu adalah anak berusia maksimal 16 tahun yang kehilangan ayah, ibu, atau keduanya karena positif Covid-19 berdasar tes PCR,” katanya.

Syarat kedua, yakni orangtua mereka meninggal karena Covid-19 harus ber-KTP Kota Tangerang dan tinggal di kota tersebut. Jika orangtua dari anak korban Covid-19 itu tidak ber-KTP Kota Tangerang, pihaknya tak akan mendata mereka.

“Kemudian, kalau ber-KTP Kota Tangerang enggak tinggal di sini, ya enggak kami masukan ke data juga,” kata Arif.

Dia menambahkan, pihaknya baru mengajukan data tersebut ke Provinsi Banten agar bisa diteruskan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). “Data-data ini baru disalurkan ke Provinsi, belum ke Kemensos,” pungkasnya. (Eko Setiawan/Rom)