3 Desa di Ujung Kulon Serahkan Dokumen Risiko Bencana ke BPBD Pandeglang
Kepala BPBD Pandeglang Asep Hermawan saat menerima dokumen kajian risiko bencana dari tiga desa di Ujung Kulon, Banten, Jumat, 29 Januari 2021. (Foto: Mohamad Romli/TangerangDaily) PANDEGLANG | TD — Tiga desa di Ujung Kulon menyerahkan dokumen kajian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Jumat (29/1/2021).
Tiga desa yang telah menyusun dokumen PRB tersebut adalah Desa Cigorondong, Desa Taman Jaya, dan Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang.
Penyerahan dokumen PRB tersebut berlangsung dalam kegiatan Diskusi Publik Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang yang dihelat di hotel S Rizki, Pandeglang, yang diselenggarakan oleh Pattiro Banten dan Yayasan Sheep Indonesia (YSI).
“Dokumen PRB ini hasil kajian partisipatif pemerintah desa serta jaringan lembaga nonpemerintah yang diinisiasi oleh YSI pada akhir tahun 2020 lalu,” ungkap Suparlan dari Yayasan Sheep Indonesia yang turut memandu diskusi tersebut.
Sebelum diserahkan, dokumen tersebut dipaparkan kepada para peserta dari berbagai kalangan, di antaranya lembaga swadaya masyarakat yang tengah melakukan kerja-kerja advokasi isu kebencanaan di Pandeglang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Dokumen PRB tersebut memuat kajian risiko bencana di tiga desa tersebut yang memiliki tingkat kerawanan bencana tertentu, salah satunya ancaman tsunami.
Suparlan berharap, dengan diserahkannya dokumen itu kepada BPBD dan Bappeda Pandeglang, pemerintah akan bersikap lebih proaktif dalam penanggulangan bencana di wilayah ujung barat Pulau Jawa tersebut.
“Karena dalam dokumen tersebut ada hal-hal yang tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa, sehingga membutuhkan peran dari pemerintah daerah, misalnya soal infrastruktur dan penyediaan sarana serta prasarana lainnya,” tambahnya.
Selain itu, forum pertemuan lintas stakeholder itu diharapkan terus berkelanjutan agar isu kebencanaan benar-benar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Pertemuan hari ini kami harapkan menjadi embrio bagi forum kebencanaan di Kabupaten Pandeglang yang akan menjadi forum bersama untuk membahas dan mengadvokasi isu kebencanaan,” katanya.
Kepala BPBD Pandeglang Asep Dermawan yang hadir dan menerima dokumen tersebut mengapresiasi YSI dan Pattiro yang selama dua tahun terakhir mendampingi masyarakat korban tsunami di tiga desa sejak 2018 lalu.
Asep juga berharap forum lintas stakeholder tersebut terus berkelanjutan dan melibatkan OPD lainnya yang bersinggungan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Pandeglang.
“Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang. Semoga hasilnya ditindaklanjuti menjadi aksi oleh stakeholder terkait,” katanya. (Red/Rom/Atm)
Pos terkait
