Survei IPO: Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Presiden
Pemaparan hasil survei nasional periode Oktober 2020 oleh IPO, Rabu (28/10/2020) JAKARTA | TD — Kekecewaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma‘ruf Amin meningkat. Demikian disampaikan direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Rabu (28/10/2020), saat memaparkan hasil survei nasional yang dilakukan 12-23 Oktober 2020 lalu.
Dalam paparannya, Dedi menyampaikan bahwa yang paling memengaruhi kekecewaan terhadap Presiden dan Wapres adalah faktor kepemimpinan (75%), keberpihakan pada rakyat (71%), koordinasi antarlembaga (69%), integritas atau ketepatan janji (66%), dan empati atau aspiratif (53%).
“Jika hasil survei pada Juli 2020, kekecewaan terhadap Presiden meningkat dari 33.5 persen menjadi 51 persen. Begitu juga halnya dengan Wapres, responden yang menyatakan tidak puas meningkat dari 42.5 persen menjadi 67 persen,” paparnya.
Dalam bidang Ekonomi, penilaian publik atas kinerja pemerintah juga menegaskan ketidakpuasan sebagaimana terlihat dari akumulasi respon buruk (51%) dan sangat buruk (6%) yang mencapai 57%, sementara respon positif hanya mampu menyerap 43%.
“Menko Ekonomi Airlangga Hartarto sendiri mendapat respon kepuasan publik hanya di urutan ke 6 dengan persentase 36 persen. Persepsi ini cukup menegaskan bahwa performa Airlangga mengecewakan,” tambahnya.
Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, di antaranya: persepsi mahalnya harga bahan pokok (58%), sulitnya mencari pekerjaan (44%), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38%), dan pengaruh lain (34%).
Di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64%. Ini angka menjadi tertinggi selain dengan bidang lain. Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpuasan publik adalah buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%).
“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih pada periode survei berbagai persoalan korupsi tengah menguat. Kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian yang mencapai 49 persen dan Prabowo Subianto yang mencapai 57 persen,” lanjutnya.
Kekecewaan Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Wapres
Infografis kekecewaan publik terhadap kinerja presiden dan wapres meningkat berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO). (TangerangDaily)
Masih dalam klaster Menko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga berdasarkan survei mendapat respon kepuasan yang rendah: hanya 49% responden yang menyatakan puas. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi publik terkait kondisi politik dan keamanan adalah kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).
Survei persepsi publik di bidang sosial dan humaniora berbagi angka antara kepuasan dan ketidakpuasan, yaitu sama-sama 50%. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi publik terkait kondisi sosial, politik, dan humaniora adalah: pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).
“Secara umum, klaster sosial mendapat penilaian setara antara baik dan tidak baiknya. Citra pemerintah tampaknya terbantu oleh program-program bantuan selama pandemi yang mendapat respon positif dari masyarakat,” pungkasnya.
Survei yang pada 12-23 Oktober 2020 itu mengambil sebagai responden 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti di universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi; sementara survei terhadap massa pemilih nasional terhadap 1.200 responden di seluruh wilayah Indonesia secara proporsional dengan rentang batas galat (margin of error) 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. (Red/Rom/ATM)
Pos terkait
