Romo Magnis: Serangan Air Keras pada Aktivis Ancaman Nyata bagi Demokrasi
Romo Franz Magnis-Suseno (kiri) bersama Emzi (jurnalis/aktivis) saat menjadi host dalam suatu diskusi pada podcast Institut Marhaenisme27 di Jakarta, Kamis 19 Maret 2026 (Foto Ist).JAKARTA | TD – Filsuf sekaligus rohaniwan, Franz Magnis-Suseno, menegaskan bahwa serangan air keras terhadap aktivis merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam podcast bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan” yang diselenggarakan Institut Marhaenisme27 di Jakarta, Kamis (19/3/2026), dengan Emzi (jurnalis/aktivis) sebagai host.
Romo Magnis menilai serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mencerminkan luka mendalam dalam etika bernegara. Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan semacam ini tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak fondasi demokrasi.
Meski mengapresiasi respons cepat aparat, ia menegaskan bahwa penegakan hukum belum dapat dikatakan tuntas selama aktor intelektual di balik serangan tersebut belum terungkap. Menurutnya, kegagalan mengungkap dalang akan memperkuat praktik kekerasan sebagai alat pembungkaman, sekaligus merusak integritas hukum dan citra Indonesia di mata dunia internasional.
Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) terkait konflik Gaza. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, sekaligus tetap berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia.
Ia juga memaparkan kompleksitas konflik Palestina yang, menurutnya, telah lama berada dalam pusaran kepentingan global. Sejak Perang Enam Hari 1967, isu tersebut tidak lagi semata persoalan kemanusiaan, melainkan turut dipengaruhi kalkulasi politik dan ekonomi internasional.
Lebih lanjut, ia menyinggung kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, Romo Magnis menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai penjaga moral kekuasaan. Ia menilai kekuatan moral Indonesia di tingkat global sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keamanan bagi suara-suara kritis.
Di sisi lain, ia juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia turut menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer, yang seharusnya tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Secara keseluruhan, Romo Magnis menegaskan bahwa kekuatan moral sebuah bangsa di kancah internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki keberanian etis untuk menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai prinsip demokrasi. (*)
