PWI Pusat Dukung BP Haji Edukasi Publik Jelang Penyelenggaraan Haji 2026
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bersama jajaran staf ahli dan pengurus PWI Pusat dalam sesi foto bersama usai audiensi di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan membahas sinergi edukasi publik mengenai peran, tugas, dan program BP Haji menjelang penyelenggaraan haji 2026. (Foto: Ist)JAKARTA | TD – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengadakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang didampingi oleh staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara, dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta pada Selasa (5/8). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi antara PWI Pusat dan BP Haji dalam mengedukasi masyarakat mengenai lembaga baru yang dibentuk di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan harapannya agar PWI dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai organisasi BP Haji, tugas pokoknya, serta program kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini sangat penting mengingat masalah haji merupakan isu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, terutama menjelang penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 yang akan datang.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa haji mencakup berbagai dimensi, mulai dari pelaksanaan ibadah itu sendiri hingga aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak. “Sebagai lembaga baru, banyak orang yang belum memahami apa itu BP Haji,” ungkap Dahnil. Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi mengenai anggaran, di mana banyak yang menganggap bahwa BP Haji menggunakan dana haji yang dikumpulkan dari umat. Padahal, ia menegaskan bahwa lembaga ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, dan kami tidak terlibat dalam pengelolaan uang tersebut. Tugas kami hanya berkaitan dengan pelaksanaan dan semua aspek yang menyertainya,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, PWI Pusat yang dipimpin oleh Hendry Ch Bangun, didampingi oleh Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto, menjelaskan bahwa PWI memiliki sekitar 30.000 anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Mereka siap membantu dalam mengedukasi masyarakat melalui program sosialisasi, diskusi kelompok terfokus (FGD) di provinsi yang dianggap perlu, dengan melibatkan narasumber dari BP Haji, media, dan wartawan.
“Saya sepakat bahwa penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai haji dan BP Haji,” ujar Dahnil, menanggapi rencana kolaborasi tersebut.
Hendry juga menambahkan bahwa jika nantinya ada nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI Pusat, sebaiknya hal itu dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI yang dijadwalkan pada 29-30 Agustus. Hal ini bertujuan agar program-program yang direncanakan dapat berjalan secara berkesinambungan dan efektif. Dengan kerjasama ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami peran dan fungsi BP Haji serta mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan ibadah haji. (*)
