Anischa Guna Putri. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Perdebatan tentang hakikat politik selalu bersinggungan dengan pertanyaan paling mendasar: siapa sebenarnya manusia dan apa tujuan hidup bersama? Sejak Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon—makhluk yang kodratnya hidup dalam komunitas—politik dipahami sebagai ruang untuk mengupayakan kebaikan bersama. Namun dalam perjalanan sejarah, pengertian luhur ini semakin menyempit. Politik sering direduksi menjadi sekadar kompetisi strategi, kalkulasi kekuasaan, dan seni mempertahankan kepentingan pribadi.
Akibatnya, politik terlepas dari akar etis yang seharusnya menopangnya. Di titik inilah gagasan “politik sebagai cinta” menemukan relevansinya: sebuah upaya mengembalikan politik kepada panggilan moral, bukan sekadar permainan kekuasaan.
Dalam konteks politik, cinta bukanlah sentimentalitas manis atau idealisme kosong. Cinta adalah komitmen mendalam untuk memajukan martabat manusia, mengurangi penderitaan, dan memastikan kehidupan sosial berlangsung adil bagi semua. Ia menuntut empati, kesediaan mendengar, dan kemampuan membatasi ambisi ketika ambisi itu mengancam harmoni komunitas.
Cinta bekerja sebagai rem moral. Ia mencegah politik berubah menjadi medan dominasi. Saat cinta menjadi orientasi, keputusan politik tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling peduli pada kehidupan bersama. Politik tidak hanya menjadi ruang kontestasi, tetapi ruang perawatan.
Memahami zoon politikon melalui perspektif cinta menggeser fokus kita. Manusia bukan hanya makhluk sosial yang butuh kebersamaan, tetapi subjek moral yang memikul tanggung jawab menjaga keberlangsungan komunitas. Aristoteles menekankan bahwa tujuan politik adalah eudaimonia—kehidupan baik untuk semua warga. Dengan demikian, kekuasaan hanya bermakna ketika digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Politik yang hanya berorientasi kemenangan tidak sejalan dengan esensi ini. Politik yang berlandaskan cinta mengembalikan makna politik sebagai ruang aktualisasi nilai kemanusiaan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, tantangannya nyata. Kompetisi elektoral yang semakin keras mendorong aktor politik terjebak pada strategi kemenangan, bukan kualitas gagasan. Ruang publik dipenuhi retorika permusuhan, pencitraan dangkal, hingga polarisasi yang meretakkan solidaritas sosial.
Akibatnya, publik menganggap politik sebagai ruang yang kotor dan penuh intrik. Padahal citra ini bukan muncul dari esensi politik, melainkan dari praktik politik yang tercerabut dari nilai.
Gagasan politik sebagai cinta menawarkan koreksi moral yang sangat penting: bahwa jabatan adalah amanah, bukan trofi. Kebijakan adalah tanggung jawab moral, bukan hadiah kemenangan. Seorang pemimpin yang digerakkan cinta akan mengutamakan dialog, menjaga transparansi, dan memprioritaskan kesejahteraan warga daripada ambisi pribadi.
Perubahan paradigma tidak dapat hanya dibebankan kepada elite politik. Masyarakat harus menjadi bagian dari transformasi. Partisipasi kritis, kontrol moral, dan tuntutan publik terhadap integritas akan memaksa aktor politik menaikkan standar perilaku.
Ketika masyarakat menghayati dirinya sebagai komunitas moral—bukan sekadar kumpulan individu yang mengejar kepentingan pribadi—politik berbasis cinta menjadi mungkin. Kualitas politik sebuah bangsa tidak pernah lebih tinggi daripada kualitas budaya politik masyarakatnya.
Indonesia yang majemuk membutuhkan politik yang merawat pluralitas. Cinta memungkinkan kita memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang memperluas pemahaman kita tentang sesama. Politik berbasis cinta mendorong dialog inklusif, representasi kelompok minoritas, dan penghormatan terhadap setiap warga negara.
Dalam logika cinta, kekuasaan bukan alat dominasi mayoritas, melainkan sarana memastikan keadilan bagi seluruh kelompok.
Secara filosofis, politik sebagai cinta menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang saling bergantung; dan ketergantungan itu bukan kelemahan, melainkan fondasi komunitas. Ketika cinta memandu politik, kepercayaan menggantikan kecurigaan, kerja sama melampaui kompetisi destruktif, dan kekuasaan berfungsi sebagai instrumen kebaikan.
Pada akhirnya, politik sebagai cinta bukan utopia. Ia adalah usaha untuk mengembalikan politik ke akar kemanusiaannya—sebuah ruang untuk menjaga martabat manusia dan memperkuat solidaritas sosial.
Memaknai ulang zoon politikon sebagai panggilan moral adalah upaya menghidupkan kembali politik yang berorientasi nilai. Politik yang tidak hanya mengejar stabilitas atau efisiensi, tetapi juga menjunjung kemanusiaan. Politik yang membuat kehidupan bersama tetap layak diperjuangkan.
Jika politik dijalankan dengan cinta, maka kekuasaan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan sarana untuk memperluas kebaikan. Dan di situlah martabat politik—dan martabat manusia—ditemukan kembali.
Penulis: Anischa Guna Putri
Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pamulang Serang. (*)