Perbaruan Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Buruh dalam Kebijakan ILO 2023 akan Diterapkan oleh Kemnaker RI

JENEWA | TD – Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC dari International Labour Organization (ILO)) ke-111 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 5-16 Juni 2023 telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan resolusi bagi kebijakan perburuhan.

Rekomendasi dan resolusi tersebut diharapkan memberikan pengaruh positif dalam pembangunan sistem tenaga kerja, terutama dalam menciptakan keadilan sosial.

Baca Juga

5 bulan  lalu

KPU Kabupaten Tangerang Verifikasi Faktual Balon Bupati Jalur Perseorangan

94 Redaksi TD

Di antara rekomendasi dan resolusi tersebut adalah penggunaan standar internasional yang menjamin kualitas magang, perlindungan tenaga kerja serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), transisi yang adil, serta pelaksanaan laporan program dan standar ILO 2024/2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan sosial dalam dunia kerja sebagai berikut:

1. Penyediaan sekaligus penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif. Pemerintah juga harus mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk tenaga kerja agar terus dapat mempertahankan daya saing dan kapabilitas mereka.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Jelang Perayaan Imlek, Klenteng Boen Tek Bio Mulai Dipadati Jemaat

79 Redaksi TD

2. Revitalisasi kelembagaan pada bursa kerja untuk mendukung kesetaraan.

3. Meningkatkan kualitas kerja dan kondisi kerja dengan memberikan perlindungan pada pekerja. Perlindungan ini juga penting dalam transisi berkeadilan di tengah pengaruh buruk perubahan iklim.

Ida Fauziyah juga menjelaskan pentingnya akses para pekerja kepada perlindungan kerja. Pada poin ini, Ida juga menekankan pentingnya peran pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerja sama internasional.

Dalam rapat yang diadakan untuk mempertemukan perwakilan pemerintah, pekerja, dan juga pengusaha, Ida Fauziyah mengatakan pentingnya menjaga suasana kekeluargaan di antara ketiga elemen dalam keluarga tripartit tersebut.

“Saya harap kita dapat terus menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Bukan hanya momen ILC sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, namun juga terus bawa spirit kebersamaan ini dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif,” ucap Ida Fauziyah.

Haiyani Rumoindang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker RI, mengatakan pemerintah RI siap mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Recurrent Discussion mengenai perlindungan tenaga kerja.

“Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi,” tutur Haiyani.

Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengatakan kebijakan Komite General Discussion dalam hal transisi yang adil penting untuk diterapkan.

“Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak,” tutur Anggoro.

Sedangkan Budi Hartawan, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker RI, mengatakan bahwa pengembangan SDM dipahami menjadi kunci dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia mengatakan pengembangan SDM ini perlu diterapkan untuk segala usia.

“Saya kira, kita semua memiliki semangat yang sama untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari segala usia untuk memiliki, meningkatkan, dan memperbarui keterampilan secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja yang terus berubah dengan cepat,” tutur Budi Hartawan.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, mengatakan pemerintah RI siap bekerja sama dengan ILO dalam penerapan Konvensi ILO no 98 mengenai penerapan hak untuk berserikat dan perundingan bersama.

“Kami berharap kerja sama ini dapat lebih meningkatkan keselarasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98,” ucap Budi Hartawan. (*)